Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda, menggelar Sekolah Advokasi, pada 29-30 Januari 2022.

PMII Samarinda Gelar Sekolah Advokasi, Afif Rayhan Harun Hadir Jadi Pemateri

ANALITIK.CO.ID - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda, menggelar Sekolah Advokasi, pada 29-30 Januari 2022.

Sekolah Advokasi dimaksudkan agar para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Samarinda, bisa melek terhadap dunia politik, khususnya politik anggaran daerah.

"Mahasiswa harus melek politik dan kami ingin mengetahui anggaran-anggaran yang didapatkan oleh Pemkot Samarinda ini, sudah betulkah sudah transparansi," kata Rahman Danan Nugroho, Ketua Panitia Sekolah Advokasi PMII Samarinda, ditemui Minggu (30/1/2022).

Pengawasan dan perhatian kepada anggaran daerah dirasa penting dilakukan oleh para masyarakat khususnya mahasiswa.

Pengawasan ini dimaksudkan agar program-program yang dijalankan pemerintah bisa tepat sasaran.

"Anggaran dari pemerintah berasal dari masyarakat, jadi perlu juga masyarakat diberitahu uang ini digunakan untuk apa, untuk pendidikan kah, jalanan, atau kesehatan," jelasnya.

Hadir sebagai pemateri dalam Sekolah Advokasi PMII Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Anggota DPRD Samarinda, menyampaikan beberapa pembahasan.

"Pertama materi penyampaian saya bagaimana Wali Kota Samarinda dan DPRD bisa bersinergi sebagai mitra kerja membentuk anggaran kita sehingga lebih dari pada sebelumnya," ungkap Afif Rayhan, usai mengisi materi Sekolah Advokasi.

Afif berharap mahasiswa bisa melek terhadap politik. Ia berkeyakinan kaum muda yang terjun ke politik akan memberikan ide-ide segar terhadap pembangunan daerah.

"Mahasiswa jangan apatis kepada politik. Jangan pernah mau jadi objek politik tapi mari kita sama-sama jadi subjek politik. Yang muda pasti memiliki inovasi dan ide-ide unik dan baru untuk daerah kita," paparnya.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda ini menegaskan pengawalan anggaran oleh mahasiswa perlu dilakukan.

"Kalau mahasiswa peduli terhadap lingkungannya terhadap daerahnya, maka perlu ada pengawasan juga dari mahasiswa. Karena kami selaku penyelenggara pemerintahan perlu juga pengawasan oleh mahasiswa dan masyarakat," pungkasnya. (*)


Artikel Terkait