ANALITIK.ID, SAMARINDA - Pilar Jembatan Mahakam kembali ditabrak kapal ponton beberapa waktu lalu. 

Atas kejadian yang berulang itu, DPRD Kaltim agendakan untuk lakukan pertemuan dengan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim. 

Hal ini telah disampaikan Syafruddin, anggota DPRD Kaltim terkait agenda untuk bertemu dengan KSOP dan PUPR Kaltim itu. 

Hal senada juga disampaikan Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim. 

Hasan, panggilan akrabnya menyebut, dalam pertemuan dengan KSOP Samarinda, akan kembali ditegaskan tanggung jawab KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan untuk mengatur dengan baik angkutan batu bara yang melewati Jembatan Mahakam. 

Hasan juga akan mempertanyakan tidak adanya laporan dari KSOP ke DPRD Kaltim terkait insiden penabrakan ini, meski telah terjadi berulang-ulang.

"Keamanan pilar jembatan harus menjadi perhatian penting dan tanggung jawab pihak KSOP, karena mereka yang memiliki otorisasi pelabuhan. Selama hadir di Samarinda, KSOP tidak pernah melaporkan kejadian yang berulang-ulang ini ke DPRD Kaltim," kata Hasan Masud.

Hasanuddin Masud juga memberi perhatian pada rupiah yang mengalir dari perusahaan yang melewati Jembatan Mahakam apakah masuk ke PAD Kaltim. Karena menurut Hasan, ada uang yang harus dibayar perusahaan bila kapal milik mereka melewati jembatan yang ada di Samarinda. 

Belum diketahui berapa omzet yang diterima dari pendapatan tersebut, dan kemana masuknya.

"Selama ini dalam pelaksanaan pemanduan di bawah jembatan di tiga jembatan yang aktif di Samarinda, ada wajib bayar oleh pihak perusahaan yang melewati jembatan itu. Berapa omzetnya, dan masuk gak ke PAD Kaltim. Kalau tidak, mending ditutup aja itu jembatan, dari pada ditabrak-tabrak terus lalu ambruk, tidak ada yang mau tanggung jawab," tegasnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

Jahidin - Komisi I DPRD Kaltim Siap Fasilitasi Lahan IKN Bermasalah