ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Alokasi anggaran Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per RT per tahun merupakan program unggulan superprioritas yang digagas calon wali kota dan calon wakil wali kota Samarinda nomor urut 2, Andi Harun-Rusmadi. 

Karena itu, Andi Harun siap menampik sebagian anggapan yang menyebut jika program itu hanya pepesan kosong sebagai bahan kampanye.

Sekaligus memastikan bahwa program itu bisa direalisasikan.

Bahkan Andi Harun dalam setiap kesempatan termasuk ketika menjalani sesi debat dengan calon wali kota lainnya, juga menjamin program itu tetap prioritas untuk segera direalisasikan. 

Kata AH, sapaan akrabnya, adanya anggapan miring yang menyebut program ini sulit dieksekusi, karena mengkalkulasikan jumlah RT di Samarinda dengan nilai anggaran. 

Menurutnya, latarbelakang munculnya program ini karena melihat permasalahan mendasar yang terjadi di Samarinda.

Sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, Samarinda, kata AH, fasilitas penunjangnya mengalami disparitas yang lebar di antara kawasan. 

Dia mengambil contoh ketersediaan jalan lingkungan memadai dan drainase yang berfungsi maksimal.

Di antara lingkungan satu dengan lingkungannya lainnya kondisinya berbeda.

Meski berada di kecamatan yang sama.

Padahal, kebutuhan terjadap akses jalan yang memadai merupakan kebutuhan semua warga tanpa memandang tempat tinggalnya di mana.

Karena itu, kata AH, program tersebut dihadirkan. Sehingga akan memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhan mendasar di lingkungannya.

Dengan program itu pula dia memastikan jika tidak ada lagi istilah aspirasi masyarakat yang tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. 

Sebagai wakil rakyat empat periode di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- AH kerap menyerap keluhan dan aspirasi masyarakat di tingkatan bawah.

Dia juga menyadari tidak semua aspirasi itu dapat dieksekusi. 

Hal ini dikarenakan panjangnya proses penganggaran di tingkat legislative dan eksekutif.

Sehingga program ini hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu, tukasnya.

Dengan program ini, kelompok warga di tingkatan RT bisa menentukan kebijakannya sendiri dalam memenuhi kebutuan mendasar yang belum terpernuhi.

Jadi kalau ada yang bilang program ini hanya bahan kampanye yang sulit direalisasikan, kita akan buktikan bahwa program ini justru yang akan menjawab masalah di tengah-tengah masyarakat, pungkas AH. (*)