ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA  - DPRD Samarinda mengkritisi kebijakan pemkot Samarinda mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk jaring pengaman sosial pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui Pemkot Samarinda mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin.

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Meskipun mayoritas anggota DPRD Samarinda setuju dengan kebijakan itu, namun ada juga yang tidak begitu setuju.

Salah satunya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.

Politisi Partai Demokrat itu, mengatakan kenaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi solusi pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN.

Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah.

Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi, pembukaan lapangan kerja.

“Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022) kemarin.

Kendati begitu, Joni menyebut bakal ikut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan.

Demikian juga evaluasi terhadap hal-hal teknis yang kemungkinan tidak sesuai.

“Tetap kami kritisi kebijakan ini, bisa saja yang ada malah tidak tepat sasaran kan,” ungkapnya. (Advertorial)