ANALITIK.ID, BONTANG - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan tahun 2020 ini sudah semakin terasa.

Terlebih di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang akan melangsungkan Pilkada September mendatang, seluruh pemerintah daerah maupun legislatif mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya.

Tidak satu dua kali di beberapa momen kontestasi politik, Komisi ASN menegur pegawai pemerintahan yang diduga melanggar netralitas ASN.

Di Bontang, Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyebutkan bahwa ASN dalam kontestasi politik adalah hal yang abstrak.

"Menurut saya, netralitas ASN ini tentu sangat abstrak. Ya meereka juga bagian dari masyarakat kota Bontang yang memiliki hak pilih," katanya.

Tidak bisa dipungkiri, ketika dilapangan pun masih ditemui ASN tidak dapat menjaga jarak dengan pimpinan atau kepala daerah yang termasuk dalam jabatan politik.

"Agak susah ASN ini netral, karena mereka pasti memilih. Saya tak katakan mereka memihak, tapi karena memang mereka punya hak memilih," ujarnya.

Di samping itu, Agus mengimbau kepada ASN untuk tidak secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah yang maju di pilkada nantinya.

"Sesuai dengan undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum, ASN dilarang untuk berafiliasi. Kalau berdiskusi itu tidak bisa dibatasi karena pasti akan berurusan. Kalau memilih ya silahkan, kalau terbuka mendukung kandidat pasti ada sanksinya," sebutnya. (advertorial) 

Logo DPRD Bontang