ANALITIK.ID - Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Sumaryono, angkat bicara soal masalah banjir di Bontang.
Setelah panitia khusus (Pansus) program penanggulangan banjir DPRD Bontang merekomendasikan alokasi anggaran 10 persen dari APBD, pemerintah kota Bontang menyambut baik hal itu.
Dikatakan Sumaryono, banjir merupakan masalah yang menyangkut hajat orang banyak, sementara APBD yang telah dialokasikan pemerintah belum bisa diserap secara maksimal.
“Dinas PU selaku pihak pemerintah yang menanggulangi banjir melakukan pelebaran sungai tapi masih ada kekurangan. Sesuai janji pemerintah 10 persen dari APBD tapi belum bisa semua terserap,” katanya di Bontang, Kamis (13/2/2020).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu meminta kepada Dinas PU untuk tetap mengganggarkan dari 10 persen APBD bisa merata di semua titik banjir yang ada ditiga Kecamatan di kota Taman, yaitu Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat.
Terkhusus di daerah Bontang Barat agar bisa optimal, ia menyararankan pembangunan folder di daerah rawan seperti di RT 25, Kelurahan Gunung Telihan.
“Dibikin folder di RT 25, tapi saran Bu Wali Kota memanfaatkan folder di Kelurahan Kanaan saja dulu,” ucapnya.
Dengan adanya proyek seperti penurapan dan pelebaran sungai, Sumaryono sebut bukan tidak mungkin masalah banjir di Bontang bisa teratasi.
Diketahui dua pemukiman, RT 25 dan RT 29 di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat direncanakan akan dipindahkan ke lahan pemkot yang bebas banjir sembari lokasi yang menjadi pemukiman itu dibangun waduk besar sebagai resapan air. (advertorial)
Logo DPRD Bontang
