ANALITIK.CO.ID,  SAMARINDA - Makmur HAPK enggan beri komentar terkait isu akan digantikannya posisinya di Ketua DPRD Kaltim. 

Kabarnya beredar posisi Makmur yang menjabat sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Kaltim dengan meraih suara terbanyak, diduga terancam digantikan dengan Hasanuddin Mas'ud. 

Hasan yang tercatat sebagai kakak kandung Rudy Mas'ud (Ketua DPD Partai Golkar Kaltim).

Dari informasi yang diperoleh media ini. Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fachrudin mengatakan memang ada rapat dan menghasilkan tatib organisasi. Namun tak ada sedikit pun membahas jabatan Ketua DPRD, Makmur HAPK, apalagi ingin memberhentikannya. 

"Gak ada, memang ada rapat pengurus yang kemudian menyiapkan tatib berlaku untuk setiap pengurus dpd kaltim dan fraksi dprd kaltim," terang Ayub membantah isu tersebut. 

Lanjut kata dia lagi, dalam hasil rapat tersebut menegaskan untuk optimalisasi kader partai. Salah satunya adalah keaktifan kader di organisasi, kontribusi, dan integrasinya dalam partai ataupun rapat - rapat maupun musyawarah. 

"Tatib itu kan mengikat kader agar lebih aktif di partai, kalau tidak aktif maka akan di rotasi. Itu berlaku disemua lini, baik pengurus termasuk akd (alat kelengkapan dewan)," ungkapnya. 

"Kalau gak aktif ngapain dipertahankan," tegasnnya. 

Dalam rapat itu disebutnya, partai memiliki kepentingan untuk suksesi Pilpres dan pilkada pada tahun 2024 mendatang. Dengan begitu, partai mesti melakukan aktifasi seluruh sdm partai. 

"Tidak lain, tatib hasil rapat ini untuk pengurus dan fraksi bisa aktif dan memahami gerak organisasi," bebernya. 

Sebelumnya, kabar itu dibantah pucuk pimpinan Golkar, Rudy Mas'ud. 

Hal itu sampaikannya saat dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler. 

"Itu hanya isu, tidak benar itu. Saya rasa itu keliru, saya baru dengar," tutur Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy, Minggu (15/3/2021). 

Seperti diketahui, setiap kebijakan strategis yang diputus partai, tentunya melalui sepengetahuan pengurus dan diteken langsung Ketua partai. 

"Sampai detik ini belum mengetahui dan belum menandatangi, tidak benar itu," bebernya. 

Informasi mantan Bupati Berau dua periode itu dilucuti jabatannya berhembus setelah beberapa minggu lalu pengurus DPD Golkar melakukan rapat, dan mengangkat Hasanuddin Mas'ud ke posisi Ketua DPRD Kaltim. 

"Enggak bisa lah tiba-tiba ketua DPRD Kaltim diberhentikan. Syarat perberhentian itu kan sudah jelas, pertama tidak bisa menjalankan tugasnya, kedua ketika anggota mangkat," urainya. 

Ditanya apakah ada konflik internal Golkar Kaltim ataupun tidak optimalnya peran Makmur HAPK di fraksi Golkar. Rudy yang juga anggota DPR RI Dapil Kaltim itu mengatakan sejauh ini tidak ada masalah. 

"Iya sejauh ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Pilkada kan juga sudah selesai," ungkapnya.

Sementara itu, dikonfirmasi awak media, Ketua Harian DPD Golkar Kaltim, Makmur HAPK enggan mengomentari isu tersebut. 

"Soal itu saya gak mau komentarin," pungkasnya. (*)