ANALITIK.CO.ID BALIKPAPAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Pemerintah Kota Balikpapan guna menggelar IKN Properti Expo Tahun 2022, Sabtu (20/8/22).
Pameran tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2022 sekaligus mendorong pembangunan hunian untuk masyarakat di wilayah Ibu Kota Negara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijantos mengatakan bahwa peringatan Hapernas harus menjadi pemacu semangat para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua.
"Ini menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan upaya dan sinergi dalam mewujudkan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya dalam sambutannya.
Kementerian PUPR, berharap pasar properti di Indonesia dapat tumbuh dan terus meningkat di masa mendatang. Di samping itu, melalui ajang ini diharapkan dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui jenis properti yang ditawarkan dan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memilih rumah yang diinginkan serta membuka peluang lainnya.
"Apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas terselenggaranya rangkaian acara IKN Properti Expo Tahun 2022 yang sekaligus menjadi salah satu rangkaian dari peringatan Hapernas 2022," ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, sektor properti merupakan sektor masih tumbuh positif di tengah masa pandemi Covid-19
Berdasarkan data BPS, Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (year-on-year).
Di antara pertumbuhan tersebut, perumahan yang masuk ke dalam sektor real estate atau properti merupakan sektor yang tumbuh positif sebesar 3,78 persen.
"Sektor properti memiliki “multiflier effect” dapat menghidupkan 174 subsektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, financial technologi, maupun sektor furniture, hingga perdagangan makanan yang akan dapat mempercepat dan membantu program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.
Terkait dengan angka backlog yang masih tinggi, katanya, program penyediaan perumahan masih memerlukan kontribusi dari semua pemangku kepentinganIan, bukan hanya dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah saja, akan tetapi memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta maupun perbankan.
Guna mengurangi angka backlog tersebut, Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah melalui beberapa strategi. (*)
