ANALITIK.ID - Kegelisahannya di masa kecil kala melihat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan membentuknya sebagai seorang srikandi yang hebat. Ia adalah Maria Ulfah Soebadio, anak perempuan dari Bupati Kuningan tahun 1923 yang menjadi menteri wanita pertama di Indonesia.
Namanya mungkin tak sebesar RA Kartini dan Dewi Sartika, tapi jasanya untuk negeri tak perlu diragukan, khususnya dalam memperjuangkan nasib perempuan. Tak hanya itu, wanita kelahiran 18 Agustus 1911 ini juga merupakan wanita pertama Indonesia yang meraih gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum dari Leiden University). Ia berhasil menyelesaikan studinya itu hanya dalam waktu empat tahun, sejak 1929.
Perjuangan nasib perempuan Saat menempuh studi di Belanda, Maria bertemu dengan para mahasiswa pejuang yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia, seperti Bung Hatta, Sjahrir, dan lain-lain. Lingkungan inilah yang membentuknya sebagai seorang nasionalis, meski ayahnya adalah bupati kolonial.
"Hampir setiap ada kesempatan, para mahasiswa Indonesia berkumpul dan mengadakan diskusi," kata Maria, dikutip dari Harian Kompas, 16 April 1988.
Saat Kongres Perempuan II tahun 1935 di Jakarta, Maria mulai menyuarakan cita-citanya untuk memperbaiki nasib perempuan. Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan pembentukan suatu biro konsultasi perkawinan guna melindungi wanita yang telah menikah.
Pada 1937, biro itu pun didirakan sekaligus menjadi cikal bakal dari BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Menyusul kemudian biro yang dinamakan Komisi Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia (KPKPAI) pada 1939 yang kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perlindungan Indonesia (BPPI) pada Kongres Perempuan III.
Sempat menjadi guru sekolah Muhammadiyah di Keramat, Jakarta, Maria kemudian ditunjuk menjadi Menteri Sosial di era Sjahrir. Penunjukan Maria disebut untuk membantu pengurusan pengembalian tawanan interniran yang terdiri dari Belanda, Perancis dan keturunan Indo.
"Karena itu, Bung Sjahrir yang menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RI mendesak saya menerima jabatan itu," kata Maria dalam Harian Kompas, 21 Desember 1980.
Menurut Maria, tujuan Sjahrir menunjuknya sebagai menteri juga untuk meyakinkan Sekutu bahwa Indonesia bukan boneka Jepang. Baca juga: 5 Tokoh Perempuan Paling Berpengaruh di Dunia, Siapa Saja Mereka? Pendirian kantor berita Antara Dalam tradisi Jepang saat itu, kedudukan wanita dipandang rendah.
"Saya menerima tugas dari Bung Sjahrir demi kemanusiaan. Apalagi sebagian besar tawanan adalah wanita," kata Maria.
Maria juga pernah diminta untuk menjadi penghubung antara RI dan Sekutu. Penunjukan ini pun bukan tanpa sebab. Menurut Sjahrir, orang Inggris sangat menghormati perempuan sehingga tak mungkin berlaku kasar. Di masa Kabinet Amir Sjarifuddin, Maria memimpin kantor perdana menteri, setelah ia menolak tawaran jabatan Mensos hingga tahun 1959. Maria juga menjadi sosok penting di balik penetapan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember.
Hari Ibu sebenarnya sudah ditetapkan sejak Kongres Perempuan III, tapi hal itu baru diakui pada 1959 melalui Keppres No 316/59 setelah diusulkan kepada pemerintah di era Kabinet Djuanda. Di dunia pers, Maria membantu Adam Malik dalam mendirikan kantor berita Antara pada 1937. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Sensor Film selama 11 tahun (1950-1961). Maria menikah dengan Soebadio Sastrosatomo pada 1964, tiga tahun sebelum pensiun. Srikandi kelahiran Serang itu tutup usia pada 15 April 1988 di usia 76 tahun setelah menjalani perawatan akibat bronchitis dan asma serta lambung berdarah. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Maria Ulfah Soebadio, Menteri Perempuan Pertama Indonesia", https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/16/113400065/mengenal-maria-ulfah-soebadio-menteri-perempuan-pertama-indonesia?page=3.
