ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Sesuai jadwal serentak, bulan depan tepatnya 17 Februari 2021, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda tepilih, Andi Harun - Rusmadi bakal resmi dilantik menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda sebelumya, Syaharie Jaang - M Barkati di penghujung masa baktinya. 

Detik-detik masa transisi ini pemerintahan dinilai akademisi Universitas Mulawarman, Budiman Chosiah adalah momentum untuk mendiskusikan pemerintahan kota Samarinda ke depan, minimal rencana kerja jangka pendek yang dianggap mendesak. 

"Diskusi kedua belah pihak itu untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Samarinda berjalan lancar. Jadi harus duduk satu meja dulu," ujar Budiman Chosiah saat dihubungi awak media, Kamis (14/1/2021). 

Pengamat politik pemerintahan itu menjelaskan, pemkot Samarinda di bawah nahkoda Andi Harun dan Rusmadi mendatang memiliki program pembangunan yang bisa disinkronkan ke depan secara bersama-sama maupun masukan lainnya dari kepemimpinan lama untuk kepala daerah yang baru. 

Hal itu lantaran Samarinda memiliki permasalahan sangat banyak dan krusial terkait hajat hidup orang banyak, semisal penanganan banjir dan ketersedian air bersih dan jaringannya, instalasi listrik lalu infrastruktur. 

Lanjut dia, proses transisi di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika pemkot belum bisa bertemu wali kota terpilih bisa mengambil inisiatif. Karena sangat jarang pemerintahan melakukan hal seperti itu di Indonesia. Dengan begitu program-program bisa dilakukan dengan cepat di pemerintahan sekarang dan yang akan datang (AH - Rusmadi, red). 

"Penuntasan program ini setidaknya bisa dilanjutkan, dan program 100 harinya kepala daerah terpilih bisa kelihatan hasil kerjanya dengan program terukur jangka pendeknya," imbuhnya. 

Hal ini mengingat, publik ingin ada keberlanjutan pembangunan yang solutif dan tagihan rencana kerja sebelumnya mesti diteruskan. 

Dengan begitu, ketika sinkronisasi program kedua belah pihak dilakukan, maka masing-masing memiliki pegangan dan ada aksi untuk menyelesaikan permasalahan kota Samarinda semisal banjir yang banyak merugikan masyarakat secara materil. 

"Harus disinkronkan di dalam rancangan kerja ke depan. Jadi pemerintah tahu apa yang harus dikerjakan," tuturnya.

Terlebih kata dia lagi, Andi Harun-Rusmadi mendapat dukungan mayoritas parpol di DPRD Samarinda, dengan begitu draf tawaran program akan lebih mudah dibahas setelah melalui proses revisi dalam kaitannya untuk menggunakan anggaran sehingga bisa dikawal legislatif. 

"Wali kota terpilih harus mengambil peran lebih, karena bagian dari eksekutor dalam pemerintahan Samarinda," pungkasnya. (*)