ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Program Doctor On Call yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat diakses masyarakat per Desember ini.

Layanan ini merupakan terobosan baru pemerintah untuk menambah efektivitas layanan kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda sebagai penanggungjawabnya.

Layanan ini pun tersebar di 10 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 10 Kecamatan yang ada di Kota Tepian.

Merespon program tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyebut, DPRD selaku mitra pemerintah mendukung program yang telah masuk tahapan uji coba ini.

"Ini program yang bagus. Ini juga salah satu visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda (Andi Harun-Rusmadi)," ujarnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (11/12/2021).

Program ini dinilai Deni sapaan karibnya, merupakan program yang langsung menyasar kepada masyarakat. Masyarakat dapat terbantu jika mengalami keadaan darurat, khususnya darurat medis.

"Ada komunikasi yang bisa dihubungi melalui layanan 112," imbuhnya.

Kendati demikian, selaku bagian dari unsur masyarakat, pihaknya mengusulkan agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam mewujudkan satu program yang memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

"Artinya apa ? Artinya Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus disiapkan betul-betul," ucapnya.

Persiapan dimaksud juga tak luput dari adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Semisal adanya penambahan insentif untuk nakes maupun dokter yang bertugas.

"Jangan sampai mereka nanti stand by tapi gak ada insentifnya," sambungnya.

Selain SDM yang menjadi catatan, Politisi Gerindra itu juga menyoroti soal sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan.

Sebab itu, diperlukan evaluasi setelah tahapan uji coba ini selesai dilakukan.

"Misalnya ternyata yang dibutuhkan lebih banyak mobil ambulans. Karena dipuskesmas biasa yang terbatas itu unit ambulans. Di layanan doctor on call juga disediakan layanan motor," terangnya.

Disinggung mengenai penyebarluasan informasi layanan doctor on call, Deni mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Samarinda.

"Yang pasti kita akan minta RDP dengan mereka (Dinkes) setelah free launching ini apa saja yang sudah dijalankan. Supaya kita bisa lakukan evaluasi sesuai fungsi kami yakni pengawasan. Ini betul-betul mengena kepada masyarakat atau tidak," jelasnya.

Untuk memuluskan program terbaru ini, Deni menegaskan bahwa Komisi IV akan mendukung penuh program pemerintah baik dari sisi penyebarluasan informasi maupun dari sisi dukungan anggaran.

"Pasti akan kita perjuangkan selama yang utama untuk kepentingan masyarakat. Pasti akan kita usulkan sesuai apa yang sudah dijalankan. Yang penting payung hukumnya jelas, kenapa tidak," tegasnya kembali.

Diberitakan sebelumnya, Program doctor on call direncanakan akan launching bersamaan dengan hari jadi Kota Samarinda pada 24 Januari 2022 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismid Kusasih menyebut, program doctor on call sebelumnya telah melalui tahap kajian hingga studi banding ke Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Program tersebut bertujuan memudahkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama yang bersifat kondisi kedaruratan. Dengan sasaran program adalah lansia, bayi, balita, ibu hamil, serta warga yang membutuhkan penanganan segera demi mencegah kematian.

Ismid menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan 10 Puskesmas yang ada di mssing-masing kecamatan Kota Samarinda. Adapun tim doctor on call di masing-masing Puskesmas itu beranggotakan dokter umum, perawat atau bidan sesuai keahliannya, dan supir.

"Ditargetkan bisa siaga 24 jam, tapi saat uji coba ini hanya ada dua shift saja," ujar Ismid usai sosialisasi program doctor on call yang dihadiri 10 Camat se-Samarinda, Kamis (2/12/2021) di Balai Kota.

Disampaikan Ismid, Shift pagi mulai pukul 07.30 -14.30 Wita, kemudian berlanjut pukul 14.30 - 22.30 Wita,.

Adapun mekanisme pemanggilan tim doctor on call tersebut oleh masyarakat, lanjut Ismid, bahwa nomor tujuan sama dengan nomor telepon yang sebelumnya digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Saya menekankan agar panggilan itu harus dijawab dulu. Sebelum ditindaklanjuti, ada yang namanya penggalian informasi pasien. Dan yang menjawab sudah pasti dokter," lanjut Ismid.

Terpisah, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan program doctor on call masih diperlukan sosialisasi lebih. Ia menilai, itu lantaran adanya perbedaan pemahaman antara kedaruratan yang dipahami masyarakat dengan kedaruratan dalam ilmu medis.

"Standar kedaruratan pasien itu akan dirumuskan. Misalnya, gangguan pernapasan yang akut, tidak sadarkan diri, atau kondisi bersalin karena posisi bayinya sudah di mulut rahim, itu bisa," jelasnya.

Andi Harun melanjutkan, program doctor on call ditargetkan bisa berjalan siaga selama 24 jam setelah dilakukan evaluasi. Sebab dikatakannya, program ini akan memiliki banyak kelemahan.

"Pasti ada kelemahan banyak. Nanti kita evaluasi dimana kelemahannya. Sebulan target evaluasinya. Sebelum ulang tahun Pemkot," sebutnya. (*)