ANALTIK.CO.ID - Persoalan banjir selalu menjadi momok tahunan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang memerlukan penanganan dan perhatian serius pemerintah terkait. 

Meski saat ini diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menggenjot sejumlah proyek penanggulangan banjir, namun menurut Sekertaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Novan Syahronny Pasie hal itu tidak akan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak turut andil. 

Meski Pemerintah dan DPRD Samarinda telah menggelontorkan anggaran hingga triliunan rupiah, namun hal itu dirasa percuma kalau Pemprov Kaltim tak memberikan perhatiannya.

"Di sini kita mengharapkan pemerintah provinsi bisa bersinergi bersama menangani permasalahan ini," ungkap Novan, Kamis (24/3/2022).

Jika ada bahasan serius antar pemerintah ditingkat daerah dan provinsi, maka hal itu selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan meneruskan ke pemerintah pusat. 

Sebab bantuan pemerintah pusat nantinya dapat menyasar kepada program dengan skala besar, seperti pengerukan sedimentasi Waduk Benanga.

"Sudah disampaikan oleh BWS selaku badan vertikal PUPR itu mengatakan kalau tahun 2027 tidak ada normalisasi lagi itu sudah habis. Tidak ada lagi fungsinya Benanga," ucapnya.

Politisi Golkar itu meminta Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Kaltim, Isran Noor jangan menutup menata atas persoalan yang dihadapi kabupaten/kota, khususnya Kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi.

"Ini yang kita minta, perhatiannya dari pemerintah provinsi. Kita bukan tidak bisa melaksanakan, tapi kita ini tidak punya dana untuk melaksanakan normalisasi," pungkasnya. (Advertorial)