ANALITIK.CO.ID - DPRD Kaltim menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak  memakai tenaga kerja lokal.

Ribuan tenaga kerja yang bekerja di IKN sekarang ini didatangkan kontraktor dari luar Kaltim.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji  mempertanyakan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Seno Aji setelah mengikuti forum Konsultasi publik III Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) di Balikpapan beberapa waktu yang lalu.

“Tak dilibatkannya tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek IKN tersebut telah saya sampaikan di forum resmi,” ujarnya.

Menurutnya, pekerjaan kontruksi gedung-gedung di IKN Nusantara telah dimulai.

Pemerintah butuh ribuan tenaga kerja. Namun Pemerintah Pusat telah mengimpor 16 ribu tenaga kerja ke IKN Nusantara.

“Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim tentu sangat menyayangkan kepada Pemerintah Pusat, karena dalam pembangunan mega proyek IKN ini tidak melibatkan tenaga kerja lokal, Kaltim khususnya tenaga kerja yang berasal dari Kutai Kartanegara kenapa semua dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar daerah,” ujar Seno Aji.

Seno Aji mengatakan, seharusnya sudah dari awal tenaga kerja lokal Kaltim khususnya tenaga kerja dari Kutai Kartanegara diprioritaskan untuk ikut andil dalam pembangunan proyek konstruksi IKN tersebut.

Seno Aji menduga jika Pemprov Kaltim yang lamban menyiapkan SDM.

“Jangan-jangan karena Pemprov Kaltim minim aksi untuk menyiapkan SDM atau  Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang sengaja mendatangkan 16 ribu tukang dari luar Kaltim untuk melakukan pembangunan konstruksi di IKN dan tidak memperdulikan tenaga kerja lokal yang tidak kalah dengan skillnya,” tegas Seno Aji.

“Sebenarnya ini jadi tamparan keras bagi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan SDM lokal supaya kita bisa bersaing nantinya,” imbuhnya.

Seno Aji juga secara tegas mengatakan jika Pemerintah Pusat perlu membuka peluang lebih besar bagi pekerja lokal terlebih dahulu, setidaknya ini adalah bentuk keadilan serta untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu terjadi.

Politisi Gerindra ini menyebut Pemprov dan Pemkot maupun Pemkab se-Kaltim tidak boleh santai untuk mempersiapkan SDM handal untuk terlibat pembangunan proyek konstruksi di IKN.

Di berbagai bidang pekerjaan, karena keahlian kerja tidak bisa didapat lewat motivasi ‘jangan jadi penonton di rumah sendiri’.

Namun perlu pula pelatihan intens dan luas. Agar semakin banyak warga lokal yang siap bersaing. Tidak sekadar mau bersaing.

“Kita juga tidak bisa semata-mata menolak secara keseluruhan. Karena memang benar kita kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Dari 16 ribu calon pekerja itu. Saya minta setengahnya atau bahkan lebih banyak dari orang lokal Kaltim,” pungkasnya. (*)