ANALITIK.ID, SAMARINDA - Tertabraknya pilar utama Jembatan Mahakam oleh kapal ponton pengangkut batu bara, menjadi insiden yang berulang kali terjadi.

Terakhir, Jempatan Mahakam ditabrak ponton, pada Minggu (17/11/2019), pukul 20.20 Wita. Pelakunya adalah kapal TB Entabe Emerald 59 yang menarik Kapal TK Finacia 37 dalam keadaan kosong. 

Kejadian ini pun ditanggapi serius oleh DPRD Kaltim.

Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menjelaskan, dengan terus berulangnya kejadian tersebut manjadi tanda lemahnya Pemprov Kaltim dalam menindak dan memberi sanksi terhadap perusahaan pelaku penabrakan pilar jembatan. Harusnya, menurut Udin, ada sanksi tegas yang diberikan oleh pemprov seperti pencabutan izin dan pelarangan kapal perusahaan melewati bawah jembatan.

"Ini tanda lemahnya Pemprov Kaltim dalam menindak dan memberi sanksi kepada perusahaan yang menabrak pilar jembatan. Karena sampai hari ini, kami belum pernah mendengar ada sanksi tegas yang diberikan oleh pemprov kepada pemilik ponton tersebut. Sanksi keras misalnya pencabutan izin kepada perusahaan penabrak Jembatan Mahakam," ungkap Syafruddin, pada Rabu (20/11/2019).

Tidak ingin kejadian tertabraknya pilar jambatan terus terulang, Komisi III DPRD Kaltim telah menjadwalkan pertemuan bersama KSOP Samarinda, Pelindo, dan Dinas PUPR Kaltim, pada Senin (25/11/2019). Pertemuan tersebut, DPRD Kaltim akan memintai keterangan terkait insiden tertabraknya pilar Jembatan Mahakam, serta mencari solusi agar kejadian tersebut tidal terulang kembali.

"Kami harus antisipasi jangan sampai jatuhnya korban jiwa. Kami masih mengevaluasi dan mencermati kenapa sampai hari ini kenapa pemerintah itu belum memberikan sanksi tegas. Apa kandalanya, apa masalahnya," lanjutnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

Andi Harun - Sebagai Penyanggah IKN Samarinda Harus Mempersiapkan Diri