Dalam hearing itu, membahas banyak persoalan. Salah satunya adalah kesiapan dan evaluasi pelaksanaan Pra-PON yang masih berjalan.

Hearing dengan KONI Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim Bakal Rapatkan Item Soal Bonus Atlet

ANALITIK.ID, SAMARINDA - Hearing bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim dilakukan Komisi IV DPRD Kaltim baru-bari ini, 

Dalam hearing itu, membahas banyak persoalan. Salah satunya adalah kesiapan dan evaluasi pelaksanaan Pra-PON yang masih berjalan.

Kepada sejumlah awak media, Ketua Umum KONI Kaltim, Zuhdi Yahya menyebutkan, Komisi IV ingin mengetahui lebih jauh, kesiapan Kaltim dalam menghadapi PON XX tahun 2020 di Papua mendatang.

“Kami sampaikan tadi, sejauh ini dari 37 cabor tinggal 14 saja yang belum melaksanakan Pra-PON,” ujarnya.

Zuhdi menambahkan, total atlet yang ikut ke PON baru bisa diketahui Desember nanti, usai semua rangkaian Pra-PON selesai. Kemudian KONI akan menginformasikan kepada Pemprov dan DPRD besaran anggaran guna persiapan PON.


"Kalau sudah ada angka pastinya, kami sampaikan lagi ke Dewan," tandasnya.

Sementara itu Rusman Yaqub, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut KONI Kaltim juga turut menyampaikan pengajuan anggaran 2020 untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua dan pra PON di Papua.

"Total yang diajukan untuk tahun 2020 sekitar Rp 381 miliar, itu sudah pra PON dan PON. Tapi di luar bonus atlet. Itu sudah masuk ke komisi IV, selanjutnya akan kami lanjutkan ke pimpinan. Dan nanti akan kami minta dibahas di badan anggaran, agar KONI diberi alokasi yang sesuai dengan kebutuhan realnya," ungkap Rusman.

Dia menambahkan, salah satu bentuk rasionalisasi terhadap anggaran yang diajukan oleh KONI Kaltim, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali terhadap item-item apa saja yang telah diajukan.

"Misalnya begini, ini kan mereka mengajukan untuk seluruh cabang olahraga. Tetapi kemarin kan ada beberapa cabang olahraga yang tidak disertakan dalam PON 2020 di Papua. Sampai sekarang ada 10 cabor yang belum jelas akan dipertandingkan di PON Papua atau tidak. Artinya itu kalau memang positif tidak dipertandingkan berarti kan biaya akan berubah," tambahnya. (*) 

Logo DPRD Kaltim

Logo DPRD Kaltim

Artikel Terkait