ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Hingga September 2020 lalu, anggaran penanganan Covid-19 di Kaltim hanya terserap 30,8 persen. Padahal pandemi Covid-19 di Bumi Mulawarman, telah terjadi sejak Maret 2020 lalu.

Alokadsi penanganan Covid-19 berasal dari belanja tidak langsung (BTT) di tubuh APBD Kaltim 2020, sebesar Rp 500 miliar.

Dijelaskan Muhammad Sa’duddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, untuk realisasi BTT penanganan Covid-19, hingga akhir September 2020 sebesar Rp 154,3 miliar, atau 30,86 persen.

“Realisasi yang BTT dari Rp 500 miliar teralisir Rp 154,3 miliar atau 30,86 persen,” paparnya.

Anggaran Rp 500 miliar tersebut mestinya akan digunakan untuk perbaikan fasilitas di Lab Kesehatan Kaltim, bantuan dampak sosial ke masyarakat, insentif tenaga kesehatan, bantuan stimulan usaha, dan lain-lain.

Sa’duddin menegaskan mata anggaran penyerapan terbesar ada di belanja alat medis dan penyiapan sarana kesehatan, hingga bantuan dampak sosial.

“Serapan macam-macam pengeluaran. Terbesar di antaranya alat medis dan bantuan sosial,” jelasnya.

Meski terbilang serapan rendah, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim menyampaikan anggaran belanja tak terduga penanganan Covid-19 tidak ada dihabiskan di tahuan anggaran 2020 ini.

“Kami anggarkan kan Rp 500 juta ya di tahun ini, tapi itu tidak perlu dihabiskan semua,” ungkap Hadi, dikonfirmasi Rabu (7/10/2020) kemarin.

Alasannya sebagai dana belanja tak terduga, anggaran tersebut harus siap bila terjadi sesuatu hal, seperti ledakan kasus Covid-19 atau bencana lainnya.

“Kami mengantisipasi pristiwa ledakan kasus, sehingga dana itu bisa digunakan. Nanti kalau dihabiskan nanti gak ada dana lagi,” tegasnya.

Meski begitu, Hadi mengaku Pemprov Kaltim tidak akan ragu-ragu bila nantinya ada penggunaan dana dari anggaran tersebut. Hanya saja perlu perhitungan anggaran yang matang.

“Tapi gak tidak ragu-ragu juga dalam menggunakan anggaran itu, jadi perhitungannya harus matang,” pungkasnya. (*)