ANALITIK.ID, BONTANG - Proyek pemasangan pipa air minum PDAM Tirta Taman masih menjadi buah bibir masyarakat kota Bontang. Meski proyek itu telah selesai dikerjakan, kondisinya masih terlihat memprihatinkan.
Berbagai komentar warga bermunculan, terlebih pengendara yang tiap hari melewati jalan protokol Bontang itu harus merasakan efek gundukan dan jalan yang tidak rata.
Alamsyah (24) salah satunya, dalam kesehariannya ia bekerja di salah satu pabrik swasta di kota Taman. Warga Kelurahan Gunung Telihan itu harus sabar saat melintasi sepanjang jalan Letjen S. Parman hingga jalan Brigjen Katamso ketika hendak berangkat kerja.
"Gimana ya gak rapi terus cuma di cor aja bukan di aspal, bisa rusak lagi itu, tunggu waktu aja lagi," kata Alam di Bontang, Rabu (28/2/2020).
Dari pengakuannya, Alam belum pernah terjatuh ketika melewati jalan itu. Namun memang jalan yang tidak rata membuat pengendara sepeda motor itu harus ekstra hati-hati ketika berkendara.
"Kalau saya sih tidak pernah sampai mau jatuh, limbung sedikit adalah kan gak rata, cuma ya itu kalau kondisi laju, jalan basah kena hujan bisa aja orang jatuh," tuturnya.
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad turut menanggapi persoalan ini. Dalam dua bulan terakhir pihaknya telah beberapa kali menegur pemerintah yang menangani pekerjaan jalan itu.
"Itu sudah kami panggil dua kali dinas PUPR, katanya akan ada perbaikan bekas penggalian pipa itu untuk anggaran APBD tahun 2020 ini," ujarnya.
Abdul menuturkan, secara pribadi maupun anggota komisi III yang lain tidak setuju dengan itu. Menurutnya, tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pekerja yang mana dalam hal dianggap lalai terhadap pengawasan, kemudian dari pihak kontraktor juga kurang ada tanggung jawab terkait pekerjaan yang dilakukan.
"Ini jalan baik, dirusak, tidak dipulihkan kembali, nah ini menjadi salah satu sorotan kami," imbuhnya.
Lebih lanjut, Abdul meminta kepada dinas PUPR untuk bisa segera memperbaiki jalan protokol tersebut, terutama sepanjang jalan Letjen S. Parman, jalan Bhayangkara hingga jalan MT Haryono. Melihat respon dari masyarakat yang kurang baik, tentu menjadi perhatian tersendiri bagi politisi partai Hanura itu.
"Kalau dilihat kan banyak korban yang jatuh dari kendaraan. Inilah yang seharusnya kenapa perencanaan jalam itu tidak diutamakan sementara pekerjaan daerah perumahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang, walaupun sudah diserahkan pengembang ke pemerintah, sebenarnya pemerataan boleh, cuma yang urgent harus diutamakan karena itu menjadi salah satu keindahan kota," terangnya. (advertorial)
Logo DPRD Bontang
