ANALITIK.ID, SAMARINDA -  Beberapa waktu lalu, beredar video adanya protes sejumlah masyarakat di pintu tol Balikpapan-Samarinda kepada para pekerja tol. 

Video tersebut sempat menjadi viral di media sosial. 

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin berpendapat, sebelum aset tol di serahkan ke pusat harus dibahas secara detail termasuk perekrutan pekerja.

"Ini kekeliruan kita dari awal, tapi saya kira masih ada waktu dan kesempatan untuk dibicarakan lebih lanjut,"ujarnya.

Politisi partai PKB ini menyarankan, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk memanggil pihak PT. Jasa Marga selaku  pengelola Tol Balsam. 

"Harus ada pembahasan terkait slot atau jatah penduduk daerah untuk bekerja di situ," terangnya.

"Kalau misalnya, SDM daerah tidak mampu bekerja secara teknis minimal bisa menjadi security atau pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keilmuan," tambah Udin.

Udin mengaku, tidak tahu pasti siapa yang melakukan protes di dalam video tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa apa yang terjadi hanya sebagian kecil persoalan yang mencuat ke publik terkait persoalan penerimaan karyawan. 

Sambungya, akan ada lagi persoalan besar yang akan mencuat jika tidak cepat di selesaikan oleh Pemprov. 

"Gubernur harus berperan karena Tol Balsam adalah aset Pemprov yang di serahkan ke pusat. Pemprov mempunyai aset 3,5 triliun yang bersumber dari APBD Kaltim," pungkasnya.

"Yang juga harus di buka ke publik adalah Kaltim itu dapat apa dari tol selain dari secuil persoalan yang mencuat terkait penerimaan karyawan. Bisa jadi masyarakat bertanya Kaltim ini dapat apa dari pengelolaan tol ini," jelasnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim