ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Kasus pengetapan solar bersubsidi di Samarinda terus menjadi sorotan.

Dewan Samarinda mendorong agar kasus tersebut tak hanya Korps Bhayangkara namun juga melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk mengurai problem tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan bahwa peranan Dishub nantinya bisa untuk mentertibkan antrean truk.

Tak hanya itu Dishub juga bisa memantau pergerakan para pengetap solar.

"Selain mengatur antrean agar tak mengganggu arus lalu lintas, nantinya Dishub juga bisa menjadi pihak pertama yang melakukan penjagaan agar para oknum pengetap tidak lagi berani melakukan aksinya," ucap Angkasa Jaya saat dikonfirmasi Jumat (15/4/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwasannya antrean truk dan meminimalisir kemacetan sejatinya juga bagian dari tanggung jawab pihak Pertamina.

"Mereka juga harus mengatur dong, tidak boleh masa bodoh. Jangan sampai antrean BBM menggangu lalu lintas, itu menjadi pertanggung jawaban Pertamina," tegasnya.

Oleh sebab itu, Angkasa kembali menekankan agar masalah penetapan solar ini nantinya juga bisa menjadi seluruh pihak, agar kedepan tidak lagi terjadi kasus serupa dan para pemangku kebijakan bisa bersama-sama menentukan langkah kongkret mengurai masalah tersebut.

"Kalo hal ini masih terjadi, pasti kami akan melakukan kordinasi pada pihak-pihak terkait untuk melakukan sikap tegas," pungkasnya.

(Advertorial)