ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyambut baik langkah yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi polemik antrean truk solar bersubsidi yang kerap terjadi di Kota Samarinda.
Untuk diketahui PT Pertamina Patra Niaga telah resmi merilis Fuel Card 2.0 untuk mengendalikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda.
Lauching Fuel Card dilaksanakan di SPBU Tanah Merah, jalan poros Samarinda-Bontang, Selasa (26/4/2022).
Sebagai informasi Fuel Card 2.0 ini merupakan pengembangan dari Fuel Card edisi pertama yang dimiliki oleh Pertamina sebagai alat pembayaran pengisian BBM.
Namun dalam edisi kali ini para pengguna hanya akan diperbolehkan mengisi BBM jenis solar maksimal 100 liter untuk satu kendaraan.
Hal ini bertujuan untuk menghindari penyaluran solar subsidi di SPBU yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam mengurangi antrean truk solar di SPBU.
Penerapan Fuel Card 2.0 ini didukung melalui surat edaran (SE) walikota Samarinda tentang pengendalian, pendistribusian jenis BBM tertentu (Solar) dan Pertalite di kota Samarinda nomor 530/0807/10005.
Andi Harun menilai langkah yang dilakukan oleh Pertamina ini sudah cukup bagus.
“Fuel card 2.0 ini diyakini mampu menjadi solusi atasi antrean BBM dan penyalahgunaan solar bersubsidi, secara teknis saya ikuti mulai registrasi driver sampai pengecekan dan pola pengisiannya, pendekatan ini sangat bagus tinggal bagaimana pertamina di SPBU melakukan pengendalian, yang paling penting adalah kejujuran,” ungkap Andi Harun usai mengecek langsung proses pengisian BBM menggunakan Fuel Card tersebut di sebuah truk di SPBU Tanah Merah.
Kendati demikian Orang nomor satu di Kota Samarinda itu meminta pihak pertamina agar berkomitmen dalam pengawasan penyaluran BBM di SPBU khususnya di Samarinda.
“Saya ingin pengawasan dan penerapannya secara teknis di lapangan dapat secanggih dengan namanya, tetapi secanggih apapun peralatan itu kalau moralitas dan pengawasan pemilik SPBU nya rendah, maka juga tidak akan efektif,” tegas Andi Harun.
Labih lanjut Andi Harun meminta Pertamina agar tak segan menindak pihak SPBU yang melanggar ketentuan penyaluran BBM Bersubsidi agar tidak terjadi lagi antrean kendaraan truk serta keberadaan penjualan BBM secara ilegal di masyarakat.
“Selama masih ada antrean (truk) di Samarinda, saya katakan biang keroknya adalah Pertamina,” pungkasnya.
Tak hanya soal BBM Solar Bersubsidi, Andi Harun juga turut menyoroti menjamurnya pejualan BBM bermerek Pertamini di Kota Samarinda.
“Pemkot juga akan berencana menertibkan semua jenis Pertamini dan BBM eceran di Samarinda setelah lebaran, dan kita menunggu Pertamina mempelopori itu, karena sebagian tanggung jawabnya ada di Pertamina,” pungkas Andi Harun.
(Advertorial)
