ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Suasana keakraban terjadi kala Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengundang beberapa lembaga pers di Kota Samarinda.
Diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Bertempat di Anjungan Karamumus, komplek Balaikota, Senin (13/6/2022).
Turut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah dan Ketua TWAP Saparuddin.
Pada kesempatan tersebut, Andi Harun menyampaikan, selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan yang digelar oleh Diskominfo Samarinda ini juga berisi klarifikasi mengenai beberapa isu yang berkembang di media belakangan ini.
Diantaranya soal tuduhan bahwa Wali Kota Andi Harun mengekang kebebasan pers dan membungkam bahkan menyerang mengintimidasi jurnalis.
Menyikapi tuduhan tersebut, Andi Harun dengan santun namun tegas mengklarifikasi bahwa beberapa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah berlebihan.
Ia menjelaskan beberapa hal yang sempat membuat kesalahpahaman antara dirinya dengan salah satu jurnalis media lokal Samarinda yang berujung pada terjadinya hubungan yang sedikit memanas.
Kepada perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nofiyatul Chalimah yang mempertanyakan hal tersebut, wali kota menyatakan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers.
Bahkan dia juga menegaskan tidak pernah melakukan intimidasi maupun pembungkaman dengan meminta media menghapus (take down) postingan mereka.
"Saya tidak pernah membungkam media. Bahkan sejak masih menjadi anggota dewan, saya selalu terbuka kepada semua jurnalis yang ingin menggali berita. Tidak pernah ada wartawan yang saya tolak jika ingin mewawancarai," ujar Andi Harun
Ia menambahkan, jika mungkin ada yang meminta dilakukannya takedown berita atau bahkan intimidasi, maka ia memastikan itu bukan atas perintah wali kota.
"Kalau ada oknum yang melakukan penekanan atau apapun kepada kalangan media, jangan serta merta dianggap itu dari saya." tegasnya.
Kendati demikian, Andi Harun juga meminta agar insan pers dengan senang hati meralat berita yang telah ditulisnya, sekiranya berita tersebut tidak benar atau kurang tepat, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap dirinya.
Dia mencontohkan persoalan berita renovasi rumah jabatan yang viral di media.
Bagaimana sebagian jurnalis terkesan tidak objektif karena membesar-besarkan pembangunan kolam renang dan ruang sauna dalam proyek renovasi rumah jabatan yang bernilai sekitar Rp 9 miliar tersebut.
"Padahal kolam renang dan sauna itu hanyalah bagian kecil dari besarnya kegiatan renovasi rumah jabatan yang memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Tapi yang dikesankan di beberapa media adalah biaya sebesar itu seolah hanya untuk pembuatan dua objek tersebut," papar Andi Harun.
Itupun menurut dia, kolam renang yang direncanakan berukuran kecil dan biasa saja, bukan kolam renang seperti di hotel-hotel berbintang. Demikian juga ruangan yang disebut sauna itu hanyalah ruang ganti setelah berolah raga yang ukurannya juga hanya 2 kali 3 meter dengan fasilitas sederhana. Memang direncanakan ada fasilitas mandi uap (sauna) nya. Namun diperkirakan tidak mencapai harga puluhan juta.
Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan turut memberikan masukkan, ia menyarankan agar Wali Kota Andi Harun sedikit mengurangi penyampaian informasi yang bersifat dalam karena rentan menimbulkan kesalahan persepsi bila yang diperoleh wartawan melalui wawancara belum lengkap atau tuntas.
"Bahkan kalau perlu pak wali menolak wawancara door stop kalau merasa tidak nyaman dengan pertanyaan wartawan," ujar Intoniswan. (*)
