ANALITIK.CO.ID - Permasalahan banjir masih menjadi problem klasik yang terus dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. 

Meski upaya terus dilakukan, namun pembenahan maksimal menanggulangi polemik banjir masih terus disuarakan para legislatif DPRD Samarinda. 

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani yang mendorong pemerintah agar mengebut pembenahan infrastruktur penanggulangan banjir pada medio 2022 saat ini. 

Ditegaskan Angkasa Jaya, pembangunan infrastruktur kantong air harus dijadikan prioritas jika ingin menanggulangi banjir secara permanen.

Prioritas pembangunan kantong air pun dilakukan sebab mengingat kondisi Kota Tepian beberapa waktu terakhir yang kerap diguyur hujan dengan intensitas cukup lebat yang ditakutkan akan kembali membuat permasalahan banjir menjadi momok nyata bagi warga Samarinda. 

"Contohnya di daerah Samarinda Utara bagian Lempake dan Sempaja, itu perlu dibangun kantong-kantong air karena di sana adalah kondisi yang rawan banjir," kata Angkasa sapaannya saat dikonfirmasi, Jumat (18/2/2022).

Bukan tanpa dasar, Angkasa Jaya menyebutkan hal itu berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Kaltim yang menyebut  kapasitas penampungan air di Bendungan Benanga dalam 7 tahun mendatang akan semakin berkurang fungsi penyerapannya.

Hal itu diakibatkan kerusakan alam di sekitar Kecamatan Samarinda Utara serta sejumlah material yang masuk ke dalam bendungan hingga akhirnya terjadi sendimentasi dan penurunan fungsi tampung.

"Tak cuma membangun waduk atau kantong air baru, kami berharap Pemkot juga dapat berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun Kementerian PUPR agar Bendungan Benanga dikeruk material yang mengendap di dalamnya," harapnya.

Angkasa Jaya juga berharap agar aktivitas pembukaan lahan baru dan penambangan ilegal di lingkungan sekitar daerah serapan air dapat ditindak secara masif.

"Kan timbulnya banjir juga tergantung kondisi lingkungan, seandainya sudah gundul yang jelas banjir semakin menjadi-jadi dan tidak terbendung lagi," tegasnya.

Oleh sebab itu, selain pembangunan infrastruktur kantong air, Angkasa Jaya juga berharap adanya tindakan tegas pihak berwenang kepada para pelaku pengupasan lahan ilegal. 

"Dengan adanya ketegasan pemimpin maka dapat mengurangi atau menekan, juga persoalan penggunaan anggaran bisa diminimalisir pastinya," pungkasnya. (Advertorial)