ANALITIK.ID, SAMARINDA - Lembaga Permsyarakatan (Lapas) sebagai tempat bagi para narapidana juga dapatkan respon dari anggota DPRD Kaltim. 

Persoalan ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. 

Menurutnya, Lapas bukan hanya menjadi tempat penghakiman bagi napi saja, tapi juga ada bentuk pengayoman yang diberikan petugas untuk mempersiapkan para warga binaan untuk terjun ke masyarakat setelah keluar nantinya.

"Lapas bukan hanya tempat penghakiman, tetapi juga ada pengayoman untuk menjadikan orang bisa lebih baik, tidak hanya mental, spritual, dan fisik, tapi juga dari sisi keterampilan, sehingga ketika keluar nanti bersosialisasi ke masyarakat punya bekal," katanya.

Rusman mengusulkan, pihak Lapas untuk melakukan sistem channeling, kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan Samarinda dalam hal pembinaan maupun penarikan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Samarinda, sehingga napi yang keluar nantinya adalah tenaga kerja yang siap untuk bekerja. 

"Tidak bisa memang hanya lapas saja yang turun tangan menangani ini, harus ada pola kerjasama dengan instansi termasuk disnaker, saya belum tau sejauh mana koordinasi itu, komitmen kerjanya seperti apa. Lapas ini kan instansi vertikal, seyogyanya kami berharap lapas kita ini memang harus ada sistem chaneling, join kerjasama MoU dengan disnaker," tandasnya.

Sistem yang diterapkan oleh lapas dalam pembinaan saat ini juga dikritik oleh Rusman. Pola pemasyarakatan kepada warga binaan lapas yang tidak lagi berada dalam kerangkeng (jeruji besi) adalah salah satu cara agar para napi diperlakukan dengan layak. Tentu tidak terlepas dari penjagaan petugas, pembinaan dan pelatihan lah yang harus menjadi fokus pihak lapas agar warga binaan memiliki kemampuan khusus.

"Oiya memang esensinya itu, pola pemasyarakatannya memanusiakan manusia, esensi penghakiman itu agar mereka tidak melanggar hukum lagi, ada efek jera," tutupnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim