Pertama, pihaknya mencari tahu kesesuaian di dalam aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif.

Soal Kabar Pemotongan Insentif Guru Honor di Samarinda, Wali Kota Andi Harun Tegaskan Tidak Benar

ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Adanya kabar-kabar beredar seputar pemangkasan insentif guru honorer di Samarinda juga direspon oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Diketahui, kabar yang beredar itu adalah adanya pemangkasan insentif dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Terkait ini, kepada awak media, Jumat (26/8/2022), Andi Harun menepis kabar tersebut.

Ia menyatakan tidak benar jika pemkot berencana memotong insentif.

Namun, ia mengakui pihaknya sedang mengkaji beberapa hal terkait insentif guru honor.

Pertama, pihaknya mencari tahu kesesuaian di dalam aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif.

Pihaknya ingin tahu apakah guru yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) berhak mendapatkan insentif atau tidak.

"Yang kami tetapkan menerima insentif, tetap seperti perwali yang ada, Rp 700 ribu. Semua masyarakat harus mendukung penataan kelola keuangan yang baik untuk menghindari adanya temuan," ujar Andi.

Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel.

Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif. Apabila memang, dari sisi aturan diperbolehkan, maka pihaknya kembali mengkajinya. Pihak pemkot tetap akan mengutamakan guru yang tidak menerima TPG yang menerima insentif.

Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SK-nya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta.

"Mau tidak keuangan kita seperti itu ? Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara. Kalau begini semua masyarakat bisa bikin sekolah."

"Kalau mereka (sekolah swasta) mampu, mereka pasti bisa punya kemampuan menggaji guru karena ada syarat-syarat pendirian sekolah. Tidak bisa seenaknya bikin yayasan lalu bikin sekolah,"tegas Andi.

Sehingga, pihaknya juga mendata sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang mampu, pihaknya akan meninjau ulang pemberian insentif guru honor tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengungkapkan, jika APBD Kota Samarinda meningkat, pasti pihaknya berupaya untuk meningkatkan insentif guru. Sehingga, ia meminta kepada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan hoaks di media terkait insentif guru yang dipotong, untuk tidak dibelokkan atau perlu ada klarifikasi. (*)


Artikel Terkait