Ananda Emira Moeis selaku ketua fraksi mengaku tetap melanjutkan wacana hak interpelasinya.

Soal Hak Interpelasi, Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Sebut Bakal Maju Terus

ANALITIK.ID, SAMARINDA - Wacana penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Kaltim terkait polemik penempatan Sekprov Kaltim belakangan terkesan mengalami kemunduran.

Sejumlah kalangan menilai wacana hak interpelasi hanya gertak sambal.

"DPRD melempem menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan hanya untuk bertanya kepada Gubernur melalu hak interpelasi pun tak sanggup, alias masuk angin. Dewan bisa dianggap berada dibawah kendali Gubernur," kata Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum Universitas Mulawarman beberapa waktu lalu.

Hal ini mendapat tanggapan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ananda Emira Moeis selaku ketua fraksi mengaku tetap melanjutkan wacana hak interpelasinya. 

" Fraksi PDIP masih konsisten dengan wacana interplasi bersama kawan-kawan yang kemarin. Kita terus mendesak agar pimpinan mengagendakan di paripurna berikutnya," ungkap Ananda Emira Moeis.

Perempuan yang akrab disapa Nanda ini mengaku fraksinya tidak sendirian.

"Selain PDI Perjuangan, ada F. PKB, F. PPP, F.Golkar, dan F.PKS," lanjutnya.

Disinggung DPRD yang terkesan masuk angin, Nanda membantah tegas.

"Kita nggak tau kalau ada yang masuk angin, sebut aja sekalian siapa namanya, biar masyarakat yang menilai. Tapi Banteng tetap maju terus. Itu hak yang melekat di kita kok," tegasnya.

Nanda menambahkan sikap PDI Perjuangan bukan tanpa alasan. Partainya menyayangkan sikap Gubernur yang tidak menjalankan keputusan Presiden.

"Sudah Keppres, dilantik Mendagri juga, harus dilaksanakan. Pak Presiden itu dipilih rakyat, kalau Gubernur melawan keputusan Presiden, berarti melawan pilihan rakyat. Lagian itu aturan, Gubernur wajib melaksanakannya," pungkas Ananda Emira Moeis. 

Informasi terbaru, agenda pembahasan hak interpelasi itu akan dilakukan DPRD Kaltim dalam sidang paripurna pada 17 Desember 2019 mendatang. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

Logo DPRD Kaltim

Jahidin - Komisi I DPRD Kaltim Siap Fasilitasi Lahan IKN Bermasalah


Artikel Terkait