ANALITIK.ID, SAMARINDA - Pemerintah RI telah merencanakan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, tepatnya di 2 kawasan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Disampaikan Kepala Bappenas RI, pemindahan IKN akan selesai pada tahun 2024.
Dalam rencana strategis itu, diprioritaskan terlebih dahulu akses jalan menuju ke titik nol IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) ITCI.
Sejurus, Presiden RI tanggal 19 Desember 2019 telah meninjau langsung lokasi lahan sebagian sudah dalam kodisi pematangan.
Untuk diketahui, lahan disekitar IKN itu dikelilingi kebun sawit. Skema pengembangan bertahap dengan membangun lebih dulu fasilitas pemerintahan dan berlanjut kepada cluster kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi, finansial center.
Sepaku dianggap laik dan mendukung untuk sebuah kota yang berkonsep smart city, dan green city.
Meski masuk kawasan hutan industri, Presiden RI menugaskan Menteri Kehutanan untuk memperbaiki lingkungan di kawasan IKN.
Pemerintah menyiapkan 250, 6 ribu hektare lahan untuk dijadikan wilayah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) secara keseluruhan, dengan proyeksi 100 tahun ke depan. Sementara untuk kawasan ibu kota 56 ribu hektare untuk Ibu Kota dikerjakan terlebih dahulu kawasan pemerintahan sebanyak 5600 hektare.
Menanggapi rencana nasional tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan, menyambut baik pemindahan IKN Ke Kaltim. Dengan melakukan pengembangan bertahap di sekitar IKN mulai dari Samarinda, Samboja - Kukar, Balikpapan, PPU dan Paser.
Sebagai contoh progres proyek pengembangan IKN di disekitarnya adalah pembangunan Airport APT Pranoto Samarinda, Tol Samarinda - Kukar - Balikpapan. Lalu jembatan Pulau Balang Balikpapan PPU, Bendungan air irigasi dan air baku yang tersebar di wilayah Samboja, Kukar maupun di PPU.
"IKN sudah pasti didukung karena lokasinya di Kaltim. Dengan begitu wilayah ini bisa menjadi magnet masyarakat urban dan sendi ekonomi masyarakat mampu bergerak dinamis," ujar Seno sapaannya kepada media ini.
Lebih lanjut kata anggota Fraksi Gerindra itu. Pengembangan IKN utamanya pula harus didukung dengan sumber air baku sebagai penopang. (advertorial)
Logo DPRD Kaltim
