ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri di kawasan komplek GOR Sempaja masih menjadi sorotan.

Sebagaimana diketahui, netizen melalui media sosial facebook mengembuskan isu ada kongkalikong oknum di Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim terkait proyek tersebut.

Pembahasan yang tidak transparan dalam menetapkan anggaran, dan tidak mengikuti aturan kajian lingkungan sedari awal disoal publik termasuk anggota DPRD Kaltim, komisi III.

Belum lagi soal dugaan PT TPK selaku kontraktor, pernah memiliki catatan hitam saat proyek di Kabupaten Labuanbatu, Sumut.

Namun yang seharusnya diblacklist terpilih sebagai pemenang tender dari Biro Jasa dan Pengadaan Provinsi Kaltim.

Warganet pun menuding, Sekdaprov Kaltim, ada kongkalikong pejabat terkait dalam proses seleksi rekanan proyek RS Korpri tipe C yang ditarget selesai akhir tahun 2021, dengan pagu anggaran Rp 46 miliar itu.

Isu dugaan itu kian melebar dan merebet dan menyeret nama pejabat tertinggi ASN dilingkup Pemprov Kaltim.

Nama Muhammad Sa'bani disebut-sebut bermain proyek pembangunan RS Korpri.

Namun dilansir dari media Politikal.id, M Sa'bani membantah kabar tersebut.

"Saya enggak pernah kumpulkan uang di proyek. Saya enggak pernah main proyek. Saya sama sekali sampai sekarang tidak pernah menitip proyek, mengalokasikan untuk proyek, enggak ada main proyek saya," Kata Sa'bani, Jum'at (24/9/2021) dikutip dari Politikal.id.

Untuk membuktikan hal tersebut, Sa'bani menantang orang yang menghembuskan isu itu datang kepadanya.

Menurutnya isu tersebut terlalu mengada - ada. Pasalnya dirinya tidak mengenal sama sekali kontraktor RS Korpri, bahkan penetapan pemenang tender bukan kewenangannya untuk menentukan.

"Cari yang bikin isu itu, cari orangnya siapa ? Langsung berhadapan dengan saya konfirmasinya. Enggak ada urusan saya dengan proyek. Saya enggak kenal kontraktornya. Kontraktor yang mengerjakan siapa ?, enggak tahu saya. Prosesnya bagaimana mereka gak tau saya," imbuhnya.

Seperti diketahui, awal tahun 2021, M Sa'bani akan berakhir masa tugasnya sebagai pegawai negeri.

Disisa waktu kerjaanya selama kurang lebih lima bulan itu, ajakan dari parpol datang kepada M Sa'bani untuk diusung sebagai kandidat kepala daerah Kota Balikpapan maupun di provinsi.

Seperti diketahui, sebagai birokrat tulen dan bukan pemimpin parpol, Sa'bani perlu mendapatkan mesin politik secara cepat yakni, dengan mengeluarkan duit yang tidak sedikit untuk menghidupi mesin - mesin politik partai.
Untuk itu, pundi - pundi uang mesti diperoleh dengan segera untuk meraih dukungan dan simpati pendukung. Bermodalkan harta pribadi saja senilai Rp 2 miliar (LHKPN 2020) tentu tidak akan mudah meraup dukungan.

"Jangan mengait - ngaitkan dan saya tidak ada, jauh masih 2024 itu, kontestasi enggak ada saya pikirkan. Enggak ada masalah saya mau pensiun atau tidak. Kalau memang sudah waktunya pensiun, pensiunlah.
Gak ada saya main proyek, tanya aja dinas pu, dimana mana, di dinas - dinas, pernahkah saya minta - minta proyek," ungkapnya.

Bahkan isu bermain proyek bukan hanya menyasar dirinya. Namun juga kepada anaknya. Kembali Sa'bani membantah bahkan lebih keras dan penantang pembuat isu tersebut.

"Tidak benar. Anak saya eggak ada main kontraktor. Anak saya di Balikpapan yang usaha sendiri. Saya enggak pernah libatkan dengan proyek. Jangan, siapa yang bikin isu ? Sebut aja orangnya. Saya agak tersinggung kalau anak saya dilibatkan. Karena saya tidak pernah bermain proyek, anak saya tidak berani bermain proyek, tidak akan berani dia. Saya tidak pernah mengajak anak saya, dia di balikapan sana. Cari orangnya yang bikin isu, supaya dia bertanggung jawab," pungkasnya. (*)