ANALITIK.ID, BONTANG - Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik pertanyakan akhir dari penyelesaian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Guntung yang sampai kini belum juga bisa digunakan oleh masyarakat.  

Dari hasil kunjungan lapangan yang ia lakukan bersama rombongan anggota Komisi III lainnya, diketahui proyek yang dibangun sejak tahun 2017 itu diambil dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN).

"Ini yang harus dikawal oleh dinas (pemkot) serta Komisi III, biasanya kan proyek nasional ada saja hambatannya," ujarnya saat menyambangi Rusunawa Guntung, Senin (17/2/2020).

Secapa pribadi, ia mempertanyakan kapan proyek nasional itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian dari sisi regulasi dan persiapan yang telah dilakukan pihak pemkot.

Dari hasil peninjauan lapangan, Abdul menyebutkan bahwa kebutuhan pokok yang ada yaitu listrik dan air. 

Untuk air, secara prinsip pihak pemkot melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang dan UPT Rusunawa akui telah berkoordinasi dengan PDAM.

Sementara untuk listrik, dari kamar ke kamar sudah terdapat meteran masing-masing. Meski belum terkoneksi, dengan adanya Sertifikat Laik Operasi (SLO) tentu proses penyambungan bisa dilakukan.

"Baru dianggarkan tahun 2020 ini, tentu ini juga yang akan kita kawal," kata Abdul.

Diakhir, dirinya berharap rusunawa Guntung bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Disampaikan Abdul, Komisi III juga akan melakukan komunikasi atau kunjungan kerja ke satuan kerja provinsi sebagai tindak lanjut dari pembangunan rusunawa.

"Harapan kami tentu ini segera dikejar, termasuk sarana umum seperti tempat ibadah, sarana olahraga, parkir. Sebenarnya secara prinsip sudah siap semua, kami di Komisi III mungkin akan lebih memperbanyak sidak lah, ini kan kesannya dari tahun 2017 sampai sekarang belum rampung, kami pikir waktu itu ini proyek kota, ternyata dari pusat," tutupnya. (advertorial) 

Logo DPRD Bontang