Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang atau BW menilai pemerintah kota Bontang kurang serius dalam mengawal pembangunan kilang di Bontang

Pembangunan Kilang di Bontang Berpotensi Batal, Anggota DPRD Ini Sebut Pemerintah Kurang Serius

ANALITIK.ID, BONTANG - Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang atau BW menilai pemerintah kota Bontang kurang serius dalam mengawal pembangunan kilang di Bontang.

Baru-baru ini beredar kabar bahwa Pertamina sedang mengkaji pemindahan lokasi pembangunan kilang yang semula di Bontang dialihkan ke daerah lain.

"Saya menganggap pemerintah kurang serius, kalau memang serius tidak mungkin akan terjadi seperti ini, meyakinkan pusat itu bukan perkejaan mudah," katanya.

BW juga mengungkapkan, sejak 2 tahun lalu komisi II DPRD Bontang sudah mensosialisasikan dan memberikan testimoni kepada masyarakat terkait pembangunan kilang di Bontang. 

Namun menurutnya, beberapa rentetan peristiwa yang terjadi setelah itu membuat pemerintah tidak fokus dalam mengawal.

"Makanya harus dibangunkan jajaran pemerintah ini untuk lebih intens membangun komunikasi. Kalau perlu seluruh komponen masyarakat dilibatkan, bahwa semua ingin kilang itu tidak keluar dari Bontang, kalau bisa libatkan masyarakat di Kaltim, karena kilang ini nama baik Kaltim juga, disinilah dipertaruhkan nama baik pemerintah kota Bontang," tuturnya.

Disamping itu, BW berharap kepada masyarakat kota Bontang untuk bisa bersama mengawal pembangunan kilang tersebut dengan menjaga kondusifitas dan tidak membuat kegaduhan yang bisa berakibat pada investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi.

Lebih lanjut, jika benar kilang gagal dibangun di Bontang, BW sebut kesempatan lahirnya ekonomi baru di kota Bontang akan tertutup, begitu pula dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang.

"Karena dengan berjalannya proses maka lahirlah PAD, kalau prosesnya saja tidak jalan bagaimana bisa mendapatkan PAD," tandasnya.

Dikutip dari Sindonews.com, PT Pertamina membatalkan rencana pembangunan kilang baru yang disebut New Grass Root Refinery (NGRR) di kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebagai gantinya, Pertamina mengkaji lokasi pembangunan ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara atau ke Arun di Nangroe Aceh Darussalam.

Terdapat sejumlah alasan pertimbangan pihak Pertamina membatalkan pembangunan itu, diantaranya terkait ketersediaan lahan dan lebih dekat dengan pasar internasional.

Selain itu, penyebab lain karena adanya perubahan mitra strategis perusahaan asal Oman, yakni Overseas Oil and Gas LLC (OOG). Sebagai gantinya, dua investor asal Uni Emirat Arab menjadi kandidat kuat, yakni Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan Mubadala. (advertorial)

Logo DPRD Bontang

Logo DPRD Bontang

Artikel Terkait