Terkait isu yang beredar bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akan melelang Pulau Kumala. Nidya Listiyono, anggota Komisi II DPRD Kaltim menanggapi kabar tersebut saat di temui, Kamis (26/12/2019).

Isu Pulau Kumala Bakal Dilelang, Anggota Dewan Harap Pengusaha Lokal DIlibatkan

ANALITIK.ID, SAMARINDA - Status Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim berpeluang untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim melalui sektor pariwisata.

Terkait isu yang beredar bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akan melelang Pulau Kumala. Nidya Listiyono, anggota Komisi II DPRD Kaltim menanggapi kabar tersebut saat di temui, Kamis (26/12/2019).

Ia, mengatakan sangat setuju apabila benar adanya kabar Pulau Kumala akan dilelang.

Tyo mengkonfirmasi, bahwa DPRD Kaltim belum menerima berkas ataupun informasi terkait adanya kabar Pulau Kumala akan dilelang.

“Secara pribadi, jika benar saya akan mendorong hal tersebut,” ujarnya.

Diketahui, saat ini banyak fasilitas sarana bermain yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang dalam kondisi rusak dan mangkrak. 

“Saya naik sepeda ke sana, karena ingin melihat aset-aset pemerintah ini apa saja. Faktanya, banyak fasilitas yang rusak tidak terawat,” jelasnya.

“Sangat disayangkan, sudah berapa banyak investasi yang keluar, tapi pengelolaanya tidak maksimal, apalagi akses jembatan sudah dibangun harusnya bisa meningkatkan jumlah pengunjung karena tidak perlu nyebrang menggunakan kapal lagi,” terangnya.

Menurutnya, pengunjung Pulau Kumala sangat minim, karena belum dikelola secara baik.

Ia menegaskan, secara pribadi setuju apabila harus di lelang, karena untuk meningkatkan PAD Kukar aset pariwisata merupakan salah satu unsur pendapatan untuk daerah.

“Kalau benar dilelang, diharapkan investor benar-benar mampu dan profesional. Dia punya skill dan sense untuk mengelola pariwisata yang tentunya akan berdampak pada PAD Kukar,” menurutnya.

Tyo mengingatkan, jika benar dilelang kriteria pengelolaannya harus jelas. Ia berharap investor lokal dapat berkolaborasi dengan investor luar daerah.

“Harapannya investor yang akan mengelola adalah orang lokal. Sebenarnya tidak masalah jika orang luar mau menjadi investor, namun lebih baik kolaborasi juga bersama orang lokal,” tegasnya.

Untuk orang lokal, Tyo menyemangati agar bersaing secara profesional dengan pendatang jika ingin mengelola Pulau Kumala.

“Orang lokal dapat mengasah skill untuk bisa bersaing. Saya harap hal ini SDM kita mau tidak mau disiapkan dan harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk bersaing, apalagi Kaltim di tunjuk sebagai IKN ,” kata Tyo.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini menyebutkan dirinya akan mencari tahu kabar akan dilelangnya Pulau Kumala tersebut.

"Saya akan tampung dulu informasi yang saya dapat hari ini,"tutupnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

Logo DPRD Kaltim

Artikel Terkait