Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang cenderung stagnan.

Hasan Mas'ud Observasi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim yang Cenderung Stagnan

ANALITIK.ID | Samarinda - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang cenderung stagnan. Ini berdasarkan observasi dilapangan selama enam bulan mendengar dan menelaah aspirasi masyarakat, terutama daerah pemilihannya di Balikpapan. 

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Kaltim diindikasikan kurang menggembirakan. Alasannya, dunia usaha di Bumi Etam masih mengandalkan bisnis pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Padahal, bisnis ini sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan.

"Efek lainnya dari ketergantungan terhadap bisnis SDA ini adalah, bahwa bisnis tersebut sangat dipengaruhi oleh pasar global. Ketika pasar dunia mulai lesu karena adanya kompetitor, maka akan berimbas sangat besar terhadap perekonomian daerah," ungkap Hasan. 

Dengan demikian, lanjut dia, bisa menimbulkan persoalan yang berdampak multiflier effect. Misalnya, meningkatnya angka pengangguran terdidik sebagai akibat suramnya dunia usaha.

"Bisa meningkatkan permasalahan sosial urban masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, peran aktif pemerintah daerah yang dirasakan kurang peka dan kurang tanggap dalam menyiasati permasalahan yang dihadapi masyarakat Kaltim," ujarnya.

Dengan persoalan diatas, lanjut Hasan, maka solusinya, Pemda harus aktif dalam mengatasi kelesuan perekonomian di daerah. "Dengan membuat regulasi-regulasi yang berpihak pada penguatan sektor usaha daerah (lokal)," ucapnya.

DPRD Provinsi Kaltim, sebisa mungkin menggandeng Perusahaan Daerah (Perusda) dan Pengusaha Lokal guna mengatasi permasalahan tersebut. 

"Caranya, dengan memberikan porsi terbesar bagi perusahaan daerah untuk dapat mengakses peluang usaha di daerahnya," paparnya.

Pengusaha lokal, menurut Hasan, sudah seharusnya menjadi tuan di daerahnya sendiri. "Tidak lagi dikangkangi oleh pengusaha-pengusaha luar yang jelas-jelas tidak memahami karakteristik kedaerahan," kritik Hasan.

DPRD Provinsi Kaltim, lanjut dia, perlu terlibat dalam pengawasan dan pembuatan aturan dalam kerangka menumbuh kembangkan gairah usaha di daerah. "Memberikan insentif regulasi dalam peningkatan peran pengusaha lokal dalam pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu ekonomi daerah," sebutnya.

Selain membantu akses mempermudah permodalan dengan bekerjasama dengan Bank Daerah, kata dia, pemerihtah juga perlu enghapusan sistem semi "monopoli" dan "kartel" dalam dunia usaha di Kalimantan Timur. 

"Sudah seharusnya Pemda (Gubernur, DPRD I/DPRD II, Walikota/Bupati) serta unsur Dinas-dinas lainnya, bersinergi dalam membangun daerah dalam koridor kesejahteraan masyarakat umum," pesan Hasan.

Sebagai corong aspirasi masyarakat, Hasan menegaskan, bahwa DPRD selayaknya lebih mendengar terhadap seluruh aspirasi masyarakat. 

"Aspirasi tersebut semestinya diperjuangkan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud nyata dari mengemban amanah rakyat," pungkasnya. (advertorial) 


Prospek Ekonomi Ibu Kota Baru


Artikel Terkait