ANALITIK.ID, SAMARINDA - Kalimantan Timur telah ditunjuk Presiden Joko Widodo, sebagai ibu kota negara (IKN) baru. 2020 mendatang, proses pemindahan IKN sudah mulai dilakukan.
Samarinda sebagai salah satu kota penyangga IKN diharap mendapat berkah dari berpindahnya aktivitas pemerintah pusat ke Bumi Etam. Perpindahan tidak hanya di bidang aktivitas pemerintahan, namun juga pemindahan aktivitas sektor perekonomiannya.
Pertanyaannya siapkah Samarinda sebagai kota penyangga.
Isu inipun ditangkap oleh Barisan Muda Nusantara (BM-Nusantara) Kalimantan Timur. BM-Nusantara menggelar diskusi pubik akhir tahun 2019, dengan tema solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan Samarinda 2020-2024. Diskusi publik digelar Jumat (27/12/2019), di Warkop Bagios Samarinda.
Dari diskusi itu, dua orang perwakilan dari DPRD Kaltim juga dihadirkan, yakni Andi Harun yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, serta Rusman Yaqub, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim.
Lebih lanjut, dari data BPS Samarinda, jumlah penduduk di Samarinda, pada tahun 2015 ialah sebanyak 812.597 jiwa. Dari angka tersebut 6,16 persen adalah pengangguran, atau sekitar 40 ribu jiwa.
Andi Harun, selaku narasumber pada diskusi kali ini, menyatakan tiga tantangan bagi Samarinda agar siap menjadi kota penyangga ibu kota negara. Dengan maksimalnya Samarinda sebagai kota menyangga diharap mampu menggerakkan perekonomian Kota Tepian, hingga berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
"Apakah Samarinda lebih siap menjadi kota penyangga, dibanding daerah-daerah lain di Kaltim. Padahal Samarinda memiliki keuntungan yakni faktor demografi," kata Andi Harun.
Saat ini Kaltim menyumbangkan PDRB ke pemerintah pusat sebesar Rp560 triliun. Namun yang kembali ke Kaltim hanya sebesar Rp40 triliun, melalui ABPD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota lewat dana bagi hasil. Perhitungan yang digunakan pusat melihat indeks jumlah penduduk, sementara indeks luas wilayah tidak masuk dalam perhitungan dana bagi hasil.
Bahkan, total proporsi uang yang beredar, sebagian besar uang beredar di Jakarta sekitar 80 persen. Hal inilah yang menjadikan Jakarta sebagai pusat investasi dan industrialisasi. Dengan berpindahnya IKN ke Kaltim, membuka peluang bagi Samarinda untuk berkembang dengan masuknya investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.
Andi Harun menjelaskan, sedikitnya ada tiga tantangan bagi Samarinda menjadi kota penyangga, hingga mampu menarik investasi dan industrialisasi ke Kota Tepian.
Tantangan tersebut adalah soal penanganan banjir. Sebab, banjir tidak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berdampak pada masalah pergerakan ekonomi Samarinda. Masalah kedua adalah ketersediaan air bersih.
Dibanding dua tantangan tersebut, Andi Harun memfokuskan perhatiannya pada tantangan ketiga, yakni ketersediaan energi di ibu kota provinsi Kaltim ini. Sebab, menurut Andi Harun mustahil bicara investasi dan industrialisasi jika masalah energi tidak diselesaikan. Produksi energi listrik Samarinda masih kecil. Untuk itu, perlu adanya inovasi daerah harus datang dari seluruh kabupaten kota di Kaltim.
"Solusi saya, Samarinda harus mulai merencanakan pembangunan PLTU. Karena selama ini Samarinda memanfaatkan PLTD yang usianya sudah tua," jelas Andi Harun.
Andi Harun mengaku telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan strategi pembiayaan publik privat partnership (kemitraan dengan swasta).
"Strategi pembiayaan tidak hanya bersumber pada APBD Samarinda. Tapi juga memanfaatkan APBD Kaltim dan APBN. Untuk pembangunan PLTU penyertaan modal Samarinda tidak melulu dengan modal anggaran, namun bisa berupa tanah atau aset lainnya sebagai penyertaan modal," pungkasnya.
Dengan tersedianya sumber energi yang melimpah, dapat memantik swasta dan memantik industri baru datang ke Samarinda.
Sementara itu, Rusman Yaqub berbicara seputar kesiapan Samarinda sebagai kota penyangga IKN. Ketua DPW PPP Kaltim ini menyebut Samarinda harus melakukan reorientasi misi kotanya. Sebab bila tidak berbenah, Samarinda akan tertinggal dengan daerah lain di Kaltim.
Salah satu fokus pemikiran Rusman adalah tentang perbaikan sumber daya manusia (SDM) terkait bidang pendidikannya. Selain itu, Samarinda juga diharap menjelma menjadi smart city. (advertorial)
Logo DPRD Kaltim
