ANALITIK.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin membuka sidang kabinet paripurna dengan topik evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014 - 2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, pun menjabarkan berbagai pencapaian RPJMN 2014 - 2019.

"Memang yang kami sampaikan belum bisa gambarkan data terakhir karena sebagian besar data 2019 belum ada. Kecuali kami melakukan semacam prognosa atau perkiraan. Tapi bisa kita lihat beberapa indikator penting" kata Bambang.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, pun menjabarkan berbagai pencapaian RPJMN 2014 - 2019.

Bambang menjelaskan pelaksanaan RPJMN 2014 - 2019 yang merupakan visi misi Jokowi memang diwarnai dengan keberhasilan dan kegagalan. Namun, pemerintah mengklaim bahwa pencapaian yang diraih sudah cukup baik.

"Tentu hasil evaluasi ini akan jadi bahan bagi kami di Bappenas untuk siapkan RPJMN 2020 - 2024," jelasnya.

Berikut sejumlah pencapaian yang berhasil dan tidak dalam pelaksanaan RPJMN 2014 - 2019.

Target yang berhasil dicapai :

Pertama, inflasi. Bambang mengatakan, pergerakan inflasi berhasil dijaga di kisaran 3 - 4% sesuai dengan RPJMN 2014 - 2019. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas inflasi pada titik rendah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Kedua, tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sampai single digit. Pemerintah memperkirakan, sampai akhir tahun ini angka kemiskinan di Indonesia masih bisa kembali diturunkan sampai 9,2%.

Ketiga, indeks pembangunan manusia yang berhasil ditekan di bawah 70. "IPM kita sudah masuk kategori tinggi atau high human development index. Perkiraan 2019 IPM bisa mencapai angka 72," tegas Bambang.

"Target stunting meski masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama 5 tahun ini bisa tercapai. Demikian juga prevalensi TBC. Untuk pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun, targetnya juga sudah tercapai," jelasnya.

Keempat, target dwelling time yang berhasil tercapai. Pada tahun ini, dwelling time diperkirakan mencapai 3 - 4 hari, atau masih dalam rentang target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2014 - 2019.

"Yang lain, rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6% sudah tercapai hampir 100%. Demikian juga konsumsi listrik per kapita yang sudah mencapai 1.200 kwh per orang," jelasnya.

Target yang tidak berhasil tercapai :

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang dipatok di RPJMN 2014 - 2019 sebesar 7%. Namun, realisasinya dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka target yang ditetapkan.

"RPJMN ini dibuat oleh pendahulu saya waktu di tahun 2014. Memang yang saya perhatikan, mengenai pertumbuhan ekonomi misalkan yang rata-rata 7%. Bahkan 2019 itu targetnya 8%. Itu mungkin terlau tinggi," kata Bambang.

Meskipun realisasi pertumbuhan sepanjang 2019 belum dipublikasikan, pemerintah cukup pesimistis pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa sesuai target RPJMN 2014 - 2019. Begitupun, dengan angka tax ratio.

"Yang sulit tercapai terkait pertumbuhan ekonomi atau tax ratio yang masih di bawah sasaran atau target," jelasnya.

Kedua, target wisatawan mancanegara yang dipatok di angka 20 juta orang. Pemerintah bersikap realistis, dengan hanya memperkirakan target wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia hanya 17 - 18 juta orang.

"Yang katakan sulit tercapai misalnya wisatawan mancanegara. Target 2019 20 juta. Perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17 - 18 juta," katanya.

Ketiga, adalah indeks gini yang dipatok 0,36 dalam RPJMN 2014 - 2019. Bambang tak memungkiri, indeks gini memang dalam trend menurun, namun harus diakui bahwa indikator tersebut tidak mencapai target.

"Indeks gini menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4, sekarang menjadi di seputaran 0,382. Tapi memang targetnya terlalu tinggi 0,36, sehingga belum mencapai. Tapi yang paling penting trennya sudah kita bangun," jelasnya.

Keempat, adalah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan realisasi belanja modal pemerintah daerah yang dianggap masih relatif rendah. Hal ini, tentu dianggap menghambat pembangunan. (*) 

Artikel ini telah tayang di cnbcindonesia.com dengan judul "Mengejutkan! Pengakuan Menteri Tentang Fakta Ekonomi Jokowi" 

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Ramai Orang Urus IMB