Simfoni atau Disharmoni? Politik, Pers, dan Napas Demokrasi Indonesia
Hubungan antara politik dan kebebasan pers di Indonesia adalah sebuah dinamika yang kompleks, layaknya dua sisi mata uang yang saling memengaruhi namun seringkali bergesekan. Ia adalah jantung bagi kesehatan demokrasi.
Secara ideal, pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, pengawas kekuasaan, penyampai informasi, dan penyalur aspirasi publik. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi landasan hukum yang menjamin kemerdekaan pers dari intervensi, memastikan hak publik untuk tahu, dan mendorong akuntabilitas pemerintah.
Namun, realitasnya tak sesederhana itu. Politik, dengan segala kepentingannya, kerap berupaya memengaruhi arah pemberitaan. Ini bisa melalui tekanan ekonomi (iklan, kepemilikan media oleh figur politik atau korporasi terafiliasi), intervensi regulasi (misalnya, penggunaan UU ITE yang multitafsir untuk membungkam kritik), atau bahkan polarisasi opini publik yang dimanfaatkan untuk menekan media. Ada tarik-ulur abadi antara kebutuhan politik akan stabilitas dan citra, versus tuntutan pers akan transparansi dan objektivitas.
Pers sendiri bukan entitas pasif. Dalam pusaran ini, jurnalis dan institusi media terus berjuang mempertahankan independensi mereka. Mereka adalah garda terdepan dalam menyajikan fakta, menguji narasi kekuasaan, dan memberikan ruang bagi beragam suara, meskipun risiko dan tantangan selalu ada—mulai dari intimidasi hingga tekanan finansial yang bisa memicu sensor diri.
Mengurai hubungan ini berarti memahami bahwa kebebasan pers bukanlah anugerah, melainkan hasil perjuangan berkelanjutan yang harus terus dijaga dan diperkuat oleh semua pihak. Demokrasi Indonesia hanya akan sehat jika persnya bebas, kritis, dan bertanggung jawab, mampu menjadi cermin jujur bagi kekuasaan dan suara bagi rakyatnya.
