Politik Ekonomi: Ketika Kebijakan Hanya Memupuk Pundi Elit
Politik ekonomi seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, seringkali kita menyaksikan sebuah paradoks: kebijakan yang dibuat justru lebih condong menguntungkan segelintir elit, memperlebar jurang antara yang kaya dan yang lainnya. Fenomena ini bukan kebetulan; ia adalah hasil dari dinamika kekuasaan yang kompleks.
Bagaimana Ini Terjadi?
Inti masalahnya terletak pada apa yang disebut "penangkapan kebijakan" (policy capture). Kelompok elit—baik itu konglomerat, pemodal besar, atau politisi berkuasa—dengan sumber daya finansial dan koneksi yang kuat, mampu memengaruhi perumusan undang-undang dan regulasi. Melalui lobi intensif, pendanaan kampanye politik, atau bahkan penempatan orang-orang mereka di posisi strategis dalam pemerintahan, mereka memastikan kebijakan yang lahir akan mendukung kepentingan mereka.
Contoh konkretnya bisa beragam: keringanan pajak bagi korporasi besar, deregulasi sektor-sektor tertentu yang menguntungkan bisnis mereka, subsidi pemerintah untuk industri yang dikuasai, atau proyek-proyek infrastruktur masif yang justru menguntungkan kontraktor tertentu. Kebijakan-kebijakan ini, yang seringkali dibungkus dengan narasi pertumbuhan ekonomi atau efisiensi, pada akhirnya hanya mengalirkan kekayaan dan kesempatan ke puncak piramida sosial.
Dampak yang Menyakitkan
Dampak dari kebijakan pro-elit ini sangat nyata dan merusak. Pertama, ketimpangan ekonomi semakin meruncing. Mayoritas masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara segelintir kecil mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan. Kedua, mengikis mobilitas sosial. Kesempatan bagi masyarakat biasa untuk naik kelas ekonomi menjadi terbatas, karena modal dan akses lebih banyak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, dan akses ke modal usaha menjadi barang mewah.
Ketiga, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika warga melihat pemerintah lebih melayani kepentingan segelintir orang daripada rakyat banyak, legitimasi negara dan proses politik akan dipertanyakan. Ini pada gilirannya dapat memicu frustrasi, ketidakpuasan sosial, bahkan instabilitas politik.
Mewujudkan Keadilan
Untuk keluar dari jerat politik ekonomi yang bias ini, diperlukan komitmen kuat terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penguatan institusi anti-korupsi, regulasi lobi yang ketat, serta kebijakan fiskal yang progresif dan berpihak pada kesejahteraan mayoritas adalah krusial. Yang terpenting, partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut keadilan kebijakan adalah kunci untuk memastikan politik ekonomi benar-benar melayani seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit.
