Jejak Luka di Balik Kilauan: Dampak Kebijakan Pertambangan pada Lingkungan dan Masyarakat
Kebijakan pertambangan, yang seringkali digadang sebagai pendorong ekonomi, menyimpan dua mata pisau. Di balik janji pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja, tersimpan jejak luka mendalam pada area terdampak, baik lingkungan maupun kehidupan masyarakatnya.
Degradasi Lingkungan Tak Terhindarkan:
Pembukaan lahan skala besar berujung deforestasi, mengikis lapisan tanah subur, memicu erosi, dan rentan longsor. Pencemaran air dan tanah menjadi ancaman serius, di mana limbah B3 dan logam berat meracuni sumber air, mengancam ekosistem akuatik dan ketersediaan air bersih bagi warga. Kualitas udara pun menurun akibat debu dan emisi. Akibatnya, keanekaragaman hayati terancam, dan fungsi ekologis area tersebut rusak parah, bahkan permanen.
Goncangan Sosial dan Ekonomi Lokal:
Masyarakat adat dan lokal seringkali menjadi korban pertama, mengalami penggusuran paksa dari tanah ulayat atau lahan pertanian mereka. Hilangnya mata pencarian tradisional seperti pertanian dan perikanan, digantikan dengan ketergantungan pada sektor tambang yang bersifat sementara. Konflik sosial antar warga atau dengan perusahaan tambang sering terjadi akibat perebutan sumber daya atau dampak lingkungan. Dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan polutan juga menjadi beban berat. Setelah tambang ditutup, area seringkali ditinggalkan dengan lubang menganga, tanah tandus, dan masyarakat yang kehilangan fondasi ekonominya, menciptakan fenomena "boom-bust" yang merugikan.
Jelas bahwa dampak kebijakan pertambangan, jika tidak diatur dan diawasi dengan ketat, jauh melampaui manfaat ekonominya. Diperlukan revisi kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Pendekatan holistik yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem dan hak-hak masyarakat adalah kunci, agar kilauan tambang tidak berarti hilangnya masa depan.
