Dagang Kursi, Jual Janji: Etika Politik yang Menguap
Politik, yang seharusnya menjadi medan pengabdian dan perjuangan ideologi demi kesejahteraan rakyat, kini kian terjerumus dalam pusaran transaksional. Praktik politik transaksional bukan lagi rahasia umum, melainkan fenomena yang menjamur, mengikis fondasi etika berpolitik dan merusak substansi demokrasi.
Pada intinya, politik transaksional adalah pendekatan pragmatis di mana keputusan dan dukungan politik didasarkan pada imbalan, keuntungan pribadi, atau kesepakatan "quid pro quo." Ini bisa berupa mahar politik untuk pencalonan, jual beli suara saat pemilu, atau kesepakatan di balik layar untuk posisi dan proyek. Bukan lagi tentang ideologi, visi, atau kepentingan publik jangka panjang, melainkan kalkulasi untung-rugi sesaat yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu.
Praktik ini secara fundamental meruntuhkan etika berpolitik. Integritas menjadi komoditas, janji-janji politik hanyalah alat tawar, dan moralitas dikesampingkan demi kekuasaan atau keuntungan. Pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat, justru sibuk mengamankan posisinya atau membalas budi politik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi politik terkikis habis, melahirkan apatisme dan sinisme yang berbahaya bagi partisipasi demokrasi.
Dampak dari kemunduran etika ini sangat luas. Tata kelola pemerintahan menjadi tidak efektif, celah korupsi terbuka lebar, dan kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan umum, melainkan kepentingan segelintir elit. Demokrasi kehilangan substansinya, berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan yang kering dari nilai-nilai luhur. Kualitas pemimpin yang dihasilkan pun cenderung rendah, karena yang terpenting adalah kemampuan bertransaksi, bukan kapasitas dan integritas.
Fenomena politik transaksional dan kemunduran etika adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Mengembalikan etika ke dalam ranah politik bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. Dibutuhkan kesadaran kolektif, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan politik yang mengedepankan integritas serta pelayanan publik sejati. Tanpa itu, politik hanya akan menjadi pasar gelap kekuasaan, di mana rakyat adalah korban yang tak berdaya.
