Demokrasi Tergadai: Ketika Politik Duit Membunuh Kualitas Aspirasi
Politik duit, atau politik uang, adalah praktik penggunaan kekayaan atau sumber daya finansial untuk memengaruhi proses dan hasil politik, baik melalui suap, pembelian suara, atau pembiayaan kampanye yang tidak transparan. Praktik ini, alih-alih menjadi pelumas roda ekonomi, justru menjadi racun mematikan bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
Dampak pertamanya adalah distorsi representasi. Ketika uang menjadi penentu utama siapa yang bisa maju dan memenangkan pemilihan, arena politik menjadi tidak setara. Kandidat yang memiliki modal besar, atau didukung oleh konglomerat, lebih mudah mengakses panggung politik. Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih mungkin lebih berpihak pada kepentingan penyandang dana daripada suara dan aspirasi konstituen yang sesungguhnya. Rakyat kemudian diwakili oleh "elit uang", bukan "elit suara".
Kedua, kebijakan publik menjadi bias dan tidak adil. Pemerintah dan legislator yang terjerat politik duit cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kelompok atau individu yang menyokong mereka secara finansial. Proyek-proyek strategis bisa jatuh ke tangan kroni, regulasi dimanipulasi untuk keuntungan sepihak, dan pelayanan publik menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kesejahteraan umum dan agenda pembangunan yang seharusnya pro-rakyat pun terpinggirkan, digantikan oleh agenda yang pro-pemodal.
Terakhir, politik duit secara fundamental mengikis kepercayaan dan legitimasi institusi demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa suara mereka bisa dibeli, atau bahwa jabatan publik adalah hasil transaksi finansial, bukan integritas dan kompetensi, maka sinisme dan apati akan meluas. Partisipasi publik menurun, karena rakyat merasa suaranya tidak lagi berarti. Ini menciptakan lingkaran setan: apatisnya publik membuat politik duit semakin merajalela, yang pada gilirannya semakin menjauhkan demokrasi dari esensi aslinya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Singkatnya, politik duit mengubah demokrasi dari sistem berbasis kedaulatan rakyat menjadi oligarki berbasis kedaulatan rupiah. Ia tidak hanya merusak integritas proses politik, tetapi juga membunuh kualitas aspirasi publik dan meruntuhkan fondasi kepercayaan yang vital bagi keberlangsungan demokrasi sejati.
