Suara Rakyat, Pundi Pejabat: Ketika Korupsi Menggerogoti Demokrasi
Politik seharusnya menjadi instrumen mulia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, realitas seringkali pahit: ketika korupsi merajalela, politik tak lagi soal aspirasi publik, melainkan bergeser menjadi ajang memperkaya diri. Ini adalah studi kasus tragis hilangnya nurani di balik janji-janji manis.
Korupsi di pemerintahan bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, justru ludes masuk ke kantong pribadi pejabat. Akibatnya, pelayanan publik merosot, kesenjangan sosial melebar, dan pembangunan mandek. Rakyat menderita, sementara segelintir elite menikmati kemewahan.
Fenomena ini terjadi ketika sistem pengawasan lemah, integritas individu rendah, dan akuntabilitas tumpul. Jalur birokrasi yang seharusnya efisien menjadi sarang pungli, proyek-proyek strategis disusupi mark-up, dan jabatan publik diperjualbelikan. Politik yang semula panggung gagasan, kini berubah jadi arena transaksi gelap.
Ketika politik tak lagi soal rakyat, demokrasi kehilangan esensinya. Untuk mengembalikan marwah politik, diperlukan komitmen kuat pemberantasan korupsi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menuntut transparansi. Sebab, masa depan bangsa ada di tangan para pemimpin yang mengabdi, bukan yang menguras.
