Politik Vs. Publik: Mengapa Kebijakan Sering Gagal?
Kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, tak jarang kita menyaksikan kebijakan yang dirancang dengan niat baik justru kandas di tengah jalan, atau bahkan menimbulkan masalah baru. Akar penyebabnya seringkali bukan pada kurangnya kapasitas teknis, melainkan pada dominasi kepentingan politik yang mengalahkan esensi pelayanan publik.
Ketika proses perumusan dan implementasi kebijakan disusupi oleh agenda politik jangka pendek – seperti ambisi elektoral, keuntungan kelompok tertentu, atau pemenuhan janji kampanye yang tidak realistis – maka esensi kebijakan itu sendiri akan terdistorsi. Alih-alih berlandaskan data, analisis komprehensif, dan kebutuhan riil masyarakat, kebijakan menjadi komoditas politik yang bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan dukungan.
Dampaknya sangat merugikan. Sumber daya negara terbuang percuma untuk proyek-proyek mercusuar tanpa keberlanjutan. Masalah sosial fundamental tidak tersentuh solusi akar rumput karena kebijakan hanya menyasar permukaan untuk tujuan popularitas. Kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis, menciptakan apatisme dan sinisme yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Singkatnya, ketika kepentingan politik ditempatkan di atas kepentingan publik, kebijakan yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya, efektivitasnya, dan pada akhirnya, legitimasinya. Untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, dibutuhkan komitmen kuat untuk memisahkan agenda politik pragmatis dari kebutuhan obyektif masyarakat. Tanpa itu, kegagalan kebijakan akan terus menjadi lingkaran setan yang menghambat kemajuan bangsa.
