Memupuk Kreativitas: Kedudukan Strategis Pemerintah dalam Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif telah menjelma menjadi mesin pertumbuhan baru yang menjanjikan, mengandalkan inovasi dan gagasan sebagai komoditas utamanya. Dalam lanskap yang dinamis ini, kedudukan pemerintah bukan sekadar regulator, melainkan pilar penting yang membentuk ekosistem kondusif.
Pemerintah idealnya berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Ini berarti penciptaan kebijakan yang adaptif dan inklusif, seperti perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang kuat, yang vital bagi seniman, desainer, dan inovator. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai—mulai dari akses internet berkecepatan tinggi hingga ruang kolaborasi fisik (creative hubs)—adalah investasi krusial yang memungkinkan ide berkembang.
Lebih dari itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pendorong dan penghubung. Melalui akses permodalan (misalnya, skema hibah atau kemudahan pinjaman), program peningkatan kapasitas (pelatihan dan inkubasi bisnis), serta promosi produk dan jasa kreatif di kancah domestik maupun internasional, pemerintah membantu pelaku ekonomi kreatif menembus pasar dan meningkatkan daya saing.
Singkatnya, kedudukan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai arsitek ekosistem yang kuat, bukan operator utamanya. Dengan pendekatan kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada pemberdayaan, pemerintah mampu memupuk potensi kreatif bangsa, mengubah ide menjadi nilai ekonomi, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis inovasi.
