Tenun Kebangsaan di Ambang Retak: Bahaya Polarisasi Politik
Polarisasi politik, fenomena memecah belah yang kian marak, adalah kondisi di mana masyarakat atau kelompok politik terbelah secara tajam menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan. Perbedaan pandangan tidak lagi dianggap sebagai keragaman, melainkan sebagai garis pemisah yang tak boleh dilintasi. Lawan politik seringkali dilihat sebagai musuh yang harus dikalahkan, bukan mitra dialog, sehingga menciptakan jurang pemisah yang dalam.
Dampak Polarisasi terhadap Persatuan Nasional:
-
Fragmentasi Sosial: Polarisasi memecah belah masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Hubungan antarwarga bisa rusak hanya karena afiliasi politik yang berbeda. Toleransi menipis, digantikan oleh kecurigaan dan kebencian terhadap "kubu seberang". Ini merusak kohesi sosial dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa.
-
Kemacetan Kebijakan Publik: Ketika politik didominasi oleh pertarungan kubu, fokus beralih dari kepentingan bersama menjadi perebutan kekuasaan. Kebijakan-kebijakan penting yang seharusnya mengatasi masalah riil masyarakat menjadi terhambat atau bahkan mandek karena tidak adanya konsensus atau kesediaan untuk bekerja sama. Pembangunan nasional pun ikut terganggu.
-
Erosi Kepercayaan: Polarisasi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, pemerintah, dan bahkan media massa. Setiap informasi dilihat melalui lensa keberpihakan, menciptakan "gelembung gema" di mana individu hanya mempercayai narasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Ini melemahkan fondasi demokrasi dan stabilitas negara.
-
Ancaman Disintegrasi: Dalam skenario terburuk, polarisasi yang ekstrem dapat memicu konflik sosial dan, pada akhirnya, ancaman disintegrasi bangsa. Ketika identitas politik menjadi lebih kuat daripada identitas kebangsaan, risiko perpecahan nyata di depan mata.
Mencegah Retaknya Tenun Kebangsaan:
Untuk mencegah dampak buruk polarisasi, diperlukan kesadaran kolektif. Dialog, toleransi, dan kemampuan untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, adalah kunci. Para pemimpin politik memiliki tanggung jawab besar untuk menyerukan moderasi dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Masyarakat juga perlu kritis dan tidak mudah terprovokasi, serta terus memupuk nilai-nilai persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika.
Persatuan nasional bukanlah pilihan, melainkan fondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang adil dan makmur. Mari jaga tenun kebangsaan ini agar tidak retak.
