ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun temukan masalah terkait penyusunan pelaksanaan APBD Kota Samarinda. Khususnya terkait anggaran penanggulangan banjir.

Andi Harun menyebut ada indikasi masalah sosial ketika master plan penanggulangan banjir yang memiliki banyak program tidak dimasukkan ke dalam APBD.

"Di master plan ada, di program ada, tetapi tidak dimasukkan ke APBD, akhirnya lahan yang tadinya bisa jadi kolam retensi akhirnya dikuasai masyarakat karena kita tidak bebaskan," ungkap AH sapaan Wali Kota saat diwawancara awak media usai rapat koordinasi penanggulangan banjir, Rabu (14/4/2021).

Masalah pembebasan lahan menjadi sorotan. Dari uraian wali kota terdapat lahan seluas 25 hektare yang kini hanya tersisa 1,5 hektare. 

"Itu tidak bisa kita apa-apa kan. Karena masalah sosialnya makin bermasalah," bebernya.

Sebab itu, AH menekankan kepada semua pihak baik BWS, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda untuk konsisten dan berkomitmen menjalankan tugas dengan baik.

"Butuh konsistensi dan komitmen pelaksanaan di masing-masing pihak. Bws, Pemprov dan Pemkot. Tadi saya arahkan master plan selesai, setiap tahun APBD kita mengalokasikan kegiatan penanggulangan banjir," pungkasnya. (*)