ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Setelah Sekretariat DPD Golkar Samarinda kembali ke aset pemerintah, Pemkot Samarinda juga berupaya mengamankan aset yang saat ini diduduki oleh Sekretariat DPD Golkar Kaltim.

Hal itu sebagai upaya mengamankan aset-aset daerah.

Langkap Pemkot itu pun diapresiasi, Joni Sinatra Ginting, Anggota Komisi I DPRD Samarinda.

Ia menyebut pengembalian Gedung Sekertariat DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, tak pernah disentuh, hanya dipinjamkan namun tidak jelas statusnya berdasarkan regulasi. 

"Padahal ada aturannya. Namun sebenarnya ini juga ketegasan wali kota untuk mengamankan aset yang selama ini tidak jelas statusnya. Pinjam pakai kah, atau seperti apa?," ungkap Joni, dihubungi Sabtu (16/10/2021) kemarin.

Membantu kerja-kerja pemerintah, DPRD telah membentuk pansus terkait pendataan aset, sejak September lalu.

Beranggotakan 10 orang dari Komisi I, pansus diketuai oleh Joha Fajal, sementara Joni Sinatra Ginting bertindak sebagai wakil ketua pansus.

Aset di Jalan Mulawarman itu hanya sebagian kecil aset yang mesti dikembalikan ke daerah.

Dari penelusuran pansus, dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan, menunjukan rata-rata aset pemerintah kota belum semuanya memiliki surat sah. 

Ia menyebut hanya sebagian kecil diantaranya yang memiliki sertifikat. Sisanya masih berstatus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Meski demikian, diungkapkannya bahwa pihaknya mengalami keterbatasan waktu lantaran banyaknya aset-aset yang harus didata. Dibeberkannya Pansus Aset hanya bergerak selama 6 bulan. 

"Tapi melihat waktunya, kami tidak mungkin bisa mengejar. Karena banyak sekali aset-aset Samarinda selama ini tidak jelas. Sebagian dianggap itu menjadi milik pribadi. Sehingga akan kami usut semua," paparnya. (advertorial)