ANALITIK.ID, SAMARINDA –  Pada Rabu (20/11/2019), pertemuan dilakukan Komisi IV DPRD Kaltim dengan pengurus dari National Paralympic Commite ( NPC ) Kaltim. 

Pertemuan itu dilakukan di ruang rapat Komisi IV DPRD Kaltim. 

Penyampaian aspirasi jadi agenda NPC Kaltim. Dalam hal ini aspirasi terkait sulitnya mendapatkan anggaran untuk mengikuti Peparnas ( Pekan Paralimpik Nasional ) yang digelar setelah PON 2020 Papua.

Pasalnya, kesulitan mendapatkan anggaran ini karena pengurus yang lama belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) kepada Dispora Kaltim.

Sehingga di kepengurusan yang baru sulit mendapatkan anggaran.

"Iya selama ini kita sulit dapat anggaran, karena pengurus sebelumnya tidak menyerahkan LPJ," kata Suharyanto, Ketua NPC Kaltim. 

Imbasnya, Suharyanto pun harus membuat surat rekomendasi dari kejaksaan terkait LPJ tersebut.

Surat rekomendasi itu untuk menerangkan bahwa kepengurusan yang baru tidak bertanggungjawab untuk LPJ yang lama.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub akan berusaha mengawal dan menampung apa yang selama ini terjadi di NPC.

Dia pun berharap Gubernur Kaltim bisa memperhatikan atlet difabel agar mudah dalam berprestasi.

"Kunci prestasi baik, kalau pengurus baik, pelatih baik, atlet loyal maka melahirkan prestasi yang bagus,” ucap Rusman Yaqub. (advertorial)

Logo DPRD Kaltim

Jahidin - Komisi I DPRD Kaltim Siap Fasilitasi Lahan IKN Bermasalah