ANALITIK.CO.ID, SAMARINDA - Update aset kantor DPD Golkar Kaltim di Samarinda.
Pemerintah Kota Samarinda beri perpanjangan waktu kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim untuk mengosongkan bangunan kantor Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Kota Samarinda.
Keputusan ini diambil setelah pihak Pemkot Samarinda menerima kedatangan Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud pada, Kamis (22/7/2021).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan permintaan Rudy Mas'ud.
"Ya karena mereka datang untuk komunikasi artinya punya itikad baik dan itu bukan sewa menyewa kan, kalau sewa menyewa apa segala macam, intinya minta perpanjangan, minta waktu dulu," jelasnya kepada awak media.
Perpanjangan waktu ini diberikan lebih kurang hingga 27 Juli mendatang. Selain itu wali kota memberikan pilihan kepada Golkar jika masih tetap ingin menempati kantor tersebut.
"Ya tadi saya juga sudah kemukakan kalau mau terus disitu opsinya ada satu. Sebelumnya harus kita nilai aset itu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)," terangnya.
"Saya juga memberikan kesempatan, kalau Golkar mau membelinya saya setuju, tapi harus mengikuti harga pembelian, ya harganya pasti dinilai oleh KPKNL," sambungnya.
Sementara terpisah Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Mas'ud kepada awak media mengatakan, kedatangan DPD Golkar Kaltim merupakan momentum silaturahmi serta untuk membangun komunikasi politis antar partai dan pimpinan daerah.
"Yah ini kami datangi berkaitan dengan surat yang telah diberitakan oleh pak walikota kepada DPD partai Golkar Kalimantan Timur, ini juga yang kita bahas untuk mencari pemecahan masalah," ujarnya.
Ia pun membenarkan adanya pembahasan terkait pilihan-pilihan sikap jika hingga tanggal yang ditentukan Golkar belum dapat mengosongkan kantor
"Artinya akan ada opsi lain, tetapi itu adalah sebagai imbauan," imbuhnya.
Rudi Mas'ud menambahkan, selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan DPP untuk nanti menindaklanjuti hasil pertemuan bersama wali kota.
"Ada beberapa opsi yang akan kami diskusikan nanti dengan DPP karena berkaitan dengan aset partai Golkar se-Indonesia itu adalah kepemilikan nya di DPP partai Golkar dan kami disini sebagai yang melaksanakan tugas dan menjalankan roda organisasi partai Golkar di Kalimantan Timur," pungkasnya. (*)
